18.6 C
Garut
Senin, Juli 22, 2024

Hadiri Musrenbang, Anggota DPRD : Kebijakan Anggaran Harus Lebih Berpihak Rakyat Miskin

Jangan Lewatkan

WARTASATU.CO , GARUT – Setelah melaksanakan kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Musrenbang Desa/Kelurahan di seluruh wilayah se Kecamatan Cilawu.

Selanjutnya, usulan atau program yang sudah disepakati dilanjutkan ke Kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan untuk anggaran tahun berikutnya.

Dalam acara Musrenbang tingkat Kecamatan Cilawu tersebut nampak hadir Asep Mulyana anggota DPRD Kabupaten Garut asal Daerah Pemilihan (Dapil) Garut 1 yang mencakup daerah Kecamatan Cilawu, Garut Kota, Karangpawitan, Karangtengah, Pangatikan, Sucinaraja, Sukawening, serta Kecamatan Wanaraja.

Pria yang karib disapa Kang Asep mengatakan, kedepan penyerapan anggaran melalui program kegiatan harus lebih berpihak/Pro kepada masyarakat miskin dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), Rabu (03/02/2021).

Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)

Apa yang dimaksud dengan anggaran yang lebih berpihak pada rakyat miskin, yaitu anggaran harus menyasar pada kebutuhan dasarnya, seperti rumah hunian, pendidikan serta kesehatan, kata Asep Mulyana.

Keterangan : Asep Mulyana anggota DPRD Kabupaten Garut saat hadiri Musrenbang Kecamatan Cilawu.

Pemerintah daerah harusnya lebih besar lagi dalam pengalokasian anggaran untuk Rutilahu bagi masyarakat miskin. Karena hal ini telah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, ungkap Asep Mulyana Legislator DPRD Garut.

“Rumah yang layak huni akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat, baik berupa kualitas kesehatan, kenyamanan dan keamanan dalam menempati hunian. Untuk itu saya berharap pada Musrenbang ini, anggaran untuk bantuan Rutilahu dapat ditingkatkan,” ucap Asep Mulyana.

Perhatikan Pendidikan Usia Dini

Selain rumah yang layak huni, masyarakat miskin juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan sama kedudukannya dengan masyarakat lain.

Untuk itu, Asep Mulyana berharap agar bantuan pendidikan dasar dapat lebih menyasar rakyat miskin sejak pendidikan dasar mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD). Berupa bantuan pada siswa maupun pada satuan pendidikan lembaga PAUD nya.

“PAUD saat ini sudah merupakan kebutuhan dasar bagi pendidikan sebelum jenjang selanjutnya, untuk itu kami berharap agar Musrenbang inipun memperhatikan hal ini dalam pengambilan arah kebijakan anggarannya,” harapnya.

Keterangan : Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Perhatikan Guru Ngaji, Santri dan Sarana Ibadah

Sementara itu, untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Garut Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, Asep Mulyana mengusulkan bantuan bagi ustadz/guru ngaji, santri/murid yang kurang mampu dalam finansial. Selain itu, ia juga berharap kebijakan tersebut dibarengi dengan bantuan bagi sarana ibadah maupun madrasah.

Asep Mulyana juga menyinggung penanganan sampah yang dihasilkan rumah tangga maupun sampah industri mulai dari wilayah kecamatan. Karena, persoalan sampah ini selalu jadi polemik, dan mempengaruhi kesehatan serta estetika lingkungan.

“Persoalan sampah selalu menjadi polemik di masyarakat, baik dari persoalan kebersihan kesehatan hingga estetika (keindahan) lingkungan, bebernya.

“Untuk itu kita mendorong agar ada peningkatan dalam penanganan sampah ditiap kecamatan, baik berupa sarana maupun prasarana dan penunjang lainnya,” imbuh anggota DPRD asal Dapil Garut 1.

Inovasi UMKM

Adapun untuk kalangan UMKM, Asep Mulyana menginginkan adanya terobosan-terobosan atau inovasi yang dapat dilakukan oleh stake holder terkait, agar nantinya bisa meningkatkan keuntungan dan pendapatan para pelaku UMKM dan meringankan biaya produksinya, serta lebih ramah lingkungan.

Keterangan : Ilustrasi pengolahan Tempe memakai bahan bakar kayu.

“Dalam kebijakan rencana pembangunan, nantinya harus ada inovasi peningkatan sarana produksi pada pelaku UMKM, semisal pada UMKM roduk makanan atau olahan. Misalkan pengusaha tahu, tempe, roti, dodol dalam bentuk alat pembakaran ramah lingkungan seperti kayu bakar di ganti sama briket dari olahan serbuk gergaji,” terangnya.

Dalam rangka menunjang kebutuhan kebugaran masyarakat, anggota DPRD fraksi Gerindra inipun menginginkan adanya sarana olahraga yang layak, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dilingkungannya masing-masing.

Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

Menyikapi kondisi Kabupaten Garut yang majemuk dan derasnya arus digitalisasi yang terkadang didalamnya marak informasi yang belum pasti kebenarannya, serta meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara.

Legislator DPRD Garut inipun berharap agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dapat lebih berperan aktif.

“Dalam kondisi seperti itu, kami menilai harus dimaksimalkannya peran Bakesbangpol dengan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan. Baik berupa bahaya narkoba, kerukunan hidup bermasarakat dan beragama dan lainnya, agar kejadian atau potensi konflik di masyatakat bisa di minimalisir,” pungkas Asep Mulyana anggota DPRD Garut. (Ridwan)

- Advertisement -

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -

Warta Terkini