WARTASATU.CO, GARUT – Situasi kabupaten Garut sejak ditemukannya pasien yang dinyatakan positif covid-19 semakin memprihatinkan.
Masyarakat hampir disemua kalangan membatasi bahkan menghentikan rutinitas nya sehari -hari untuk sementara waktu sampai dengan waktu yang belum di tentukan.
Tak pelak lagi, kondisi sosial ekonomi pun sangat terganggu dengan kondisi ini. Tak terkecuali, pegawai dilingkungan pemerintah kabupaten Garut.
Dengan di berlakukan work from home (WFH), maka secara kasat mata seluruh kantor pemerintahan sepi, kecuali pegawai yang mendapatkan tugas dihari itu, berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.
Pembatasan kegiatan dilingkungan pemkab garut ini mendapat apresiasi dari Rawink Rantik, selaku pemerhati kebijakan publik.
Rawink berpendapat, langkah Pemkab Garut tersebut sudah sesuai dengan langkah yang dianjurkan dalam surat edaran menteri dalam negeri, yang intinya untuk memotong rantai penyebaran virus corona, yang sampai saat ini telah merenggut puluhan ribu nyawa diseluruh dunia, kata Rawink.
Kekhawatiran ini sangat berdasar, apabila pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut pun menerapkan pola-pola preventif bagi seluruh lapisan masyarakatnya, tak terkecuali pegawai pemerintahan sekalipun, serta seluruh masyarakat diwajibkan menjaga kesehatan, dengan cara-cara yang telah diatur oleh protokol kesehatan, imbuh Rawink.
Berkenaan dengan kegiatan yang meskipun harus dilaksanakan secara terbatas, karena penerapan sosial distancing ataupun physical distancing.
Maka, selayaknya seluruh stake holder pemangku kebijakan, menjaga keputusan itu secara menyeluruh, untuk menjaga penyebarluasan virus yang sangat ganas ini, jelas pria botak berjanggut.
Meskipun dalam masa yang serba terbatas ini, lanjut Rawink, pemerintahan harus tetap berjalan tanpa pengaruh apapun, dengan syarat-syarat yang sudah di tentukan, seperti memakai masker dan penggunaan hand sanitizer dalam mencuci tangan, bagi seluruh pegawai.
Selain itu, pemerintah daerah (Pemda) Garut juga harus fokus terhadap penanganan wabah corona virus disease (Covid-19), dengan tidak mengenyampingkan tugas yang di emban pemangku jabatan, dengan anggaran yang telah tersedia.
“Saya kira pemda harus fokus pada penanganan virus, ini demi masyarakat luas. Pemerintah pusat itu kan sudah memberikan ruang kepada pemda untuk penyesuaian anggaran, maka gunakanlah sebaik-baiknya untuk penanganan Covid 19”, ungkap pemilik brand Kopi Si Rawink.
Saat diminta pendapatnya terkait kegiatan rapat yang selalu diadakan pemda, Rawink berseloroh, “rapat itu kan mengundang orang ya, artinya ada pusat berkumpul, selama memakai protokol kesehatan apalagi mendesak terkait penanganan virus, ya sah sah saja.
Adapun yang akan saya kritisi, jika dalam situasi seperti ini, misalnya, ada rapat yang tidak terkait dengan penanganan virus, ya jangan dulu lah. Karena rapat-rapat, dan perjalanan dinas kan termasuk yang harus di efisiensi, ya kan,” ceplosnya.
Rawink juga berharap kepada DPRD Garut untuk dapat menghormati kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian anggaran.
“DPRD Garut, mestinya sementara ini mengurangi perjalanan dinas dan rapat-rapat, kecuali mendesak terkait penanganan wabah Covid-19. Bahkan, kegiatan reses masa sidang kedua ini tidak diambil dulu lah. Karena, pertama, berpotensi mengumpulkan orang banyak.
Selanjutnya, disana ada anggaran perjalanan dinas (Perjadin) dan makan minum (mamin), kan anggaran perjadin dan mamin yang menjadi salah satu prioritas efisiensi dalam edaran pemerintah pusat,” beber Rawink.
Rawink berharap, agar seluruh pemangku kebijakan memandang secara bijaksana dalam menghadapi wabah covid-19 ini.
“Prinsipnya, saat ini kita ada dalam kondisi darurat wabah, bencana nasional non alam. Sudah seharusnya, kebijakan-kebijakan yang diambil harus memenuhi kaidah-kaidah kedaruratan/kebencanaan,” pungkas Rawink Rantik. (Ra)