WARTASATU.CO , GARUT – Persoalan pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan Swakelola tipe 2 pada sejumlah kegiatan insprastuktur di Garut Selatan yang sebelumnya jadi sorotan masyarakat kini masuki babak baru setelah sebelumnya dibahas dalam rapat audiensi di Komisi 2 DPRD Garut.
Adalah masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Peduli Pembangunan (KMPP) Kabupaten Garut yang hari ini melaporkan dugaan tindak pidana anggaran pada kegiatan tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut.
“Kita hari ini melaporkan dugaan pelanggaran terhadap kegiatan proyek di sejumlah lokasi yang pengadaan barang dan jasa nya dilaksanakan melalui Swakelola tipe 2, diantaranya di wilayah Peundeuy, Cisompet dan Pamulihan,” ungkap Haikal Lubis Koordinator KMPP.
“Sebelum hari ini kita melaporkan ke Kejari Garut, kita juga telah beraudensi dengan Komisi 2 DPRD Garut selaku mitra kerja Dinas PUPR dimana anggaran pelaksanaan proyek infrastruktur ini berada. Bahkan, dalam audiensi tempo hari juga kita meminta inspektorat agar melakukan pemeriksaan/audit khusus terkait hal ini,” jelas Haikal Lubis.
Diketahui, sebelumnya sorotan masyarakat yang tergabung dalam KMPP tertuju pada pembangunan insprastuktur yang dikerjakan melalui skema Swakelola tipe 2 yang berlokasi di Peundeuy, Cisompet hingga Pamulihan.
Hal ini merujuk pada temuan Jalan Pangrumasan- Puwajaya yang berlokasi di Desa Pangrumasan Kecamatan Peundeuy Garut nampak rusak, bergelombang dan berlubang yang belum lama dibangun melalui skema Swakelola tipe 2. Padahal, Jalan sepanjang 1,8 Km ini baru di bangun pada tahun 2021 dengan anggaran Rp. 1,8 Miliar.
Sementara itu, dari video yang telah beredar luas, Bupati Garut H. Rudy Gunawan yang mengunjungi lokasi tersebut menyayangkan kondisi jalan yang tidak sesuai dengan harapan. Bahkan, Bupati Garut 2 periode tersebut akan menegur, karena jalan tersebut dibangun dengan anggaran bermiliar-miliar.