WARTASATU.CO , GARUT – Periode kedua pasangan bupati / wakil bupati Garut, Rudi Gunawan dan Helmi Budiman, pada saat ini telah memasuki dua tahun.
Berbagai prestasi pun telah ditorehkan, diantaranya mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 kali berturut-turut.
Predikat ini menggambarkan situasi pelaporan pengelolaan keuangan yang baik dari Pemda Garut.
Namun, hal ini justru jadi pertanyaan besar bagi sebagian masyarakat.
Pasalnya predikat WTP yang selama ini diraih oleh pemkab garut bersamaan dengan bermunculannya kasus-kasus korupsi.
Rawink Rantik ditemui dalam sela-sela kesibukan menyiapkan barang-barang dagangan untuk kebutuhan bulan puasa, mengemukakan rasa herannya dengan hal tersebut, yang seolah bertentangan.
“Saya mah heran, kenapa Kabupaten Garut yang telah mendapat predikat WTP, tapi ada tersangka penyelewengan keuangan,” katanya dengan nada sinis.
Seperti diketahui sebelumnya, aparat penegak hukum (APH) telah menetapkan tersangka proyek fisik/infrastruktur, dalam pembangunan Sarana Olahraga (SOR) Ciateul dan pembangunan pasar Leles.
“Pemda telah memakai sistem aplikasi terpadu kan.? yang namanya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD). Untuk itu, saya mau mengkritisi kinerja inspektorat yang tidak pernah memeriksa SIPKD ini, buktinya ada yang jadi tersangka meskipun telah dinyatakan WTP,” beber Rawink.
Lebih jauh Rawink mengatakan, bahwa pemda garut tidak serius dalam pengelolaan keuangan.
“Saya tahu ada banyak persoalan yang saya sebetulnya malas untuk menyebutkan satu per satu,” singkatnya, Jumat (09/04/2021).
“Tetapi demi masyarakat banyak, saya mau berikan sedikit Clue. Diantaranya, saya berharap APH memeriksa dan mengaudit aplikasi yang dipakai oleh pemda Garut,” ucapnya.
“Diantara aplikasi tersebut ada yang dinamakan SIPKD. Nah, dari berbagai informasi dan investigasi kita, disana ada persoalan,” pungkasnya. (Ridwan)