29.8 C
Garut
Minggu, Juli 21, 2024

Indra Bicara Produk Import dan Proyek di Garut Berujung Kasus Hukum, Apa Peran ULP.?

Jangan Lewatkan

WARTASATU.CO , GARUT – Persoalan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemkab Garut rupanya dari tahun ke tahun tak luput dari perhatian publik.

Jauh sebelumnya, yakni pada tahun 2019 yang lalu, Bupati Garut Rudy Gunawan mengeluhkan pekerjaan-pekerjaan atau biasa disebut proyek yang dikerjakan asal-asalan.

Ditahan setelahnya hasil dari beberapa proyek tersebut pun dikabarkan tidak sebaik harapan Bupati Garut, bahkan beberapa proyek masuk dalam radar para aparat penegak hukum dan mencuat ke publik pada tahun 2021.

Diantaranya proyek Sarana Olahraga (SOR) Ciateul, Pembangunan pasar Leles, gejolak masyarakat pada pembangunan jalan poros dan rumah sakit Limbangan pun hingga berujung demo.

Kini ditahan 2021, rupanya akan kembali terulang proyek pengadaan barang jasa maupun infrastruktur yang sepertinya mulai ada perhatian yang serius dari komponen masyarakat, seperti halnya proyek pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dari SKPD Satpol PP Kabupaten Garut, riak persoalan itu seperti yang disampaikan Indra Kristian Dankoti Ormas Pemuda Pancasila MPC Garut.

Dikatakan Indra, dirinya melihat ada indikasi munculnya persoalan serius dikemudian hari pada pengadaan PDL tersebut.

Bagaimana tidak, dari mulai proses penawaran di Unit Layanan Pengadaan (ULP) administrasi nya saja sudah ngawur.

“Masa yang dilelangkan pengadaan PDL, tapi muncul upload oleh pokja di ULP dalam unggahan Web nya SDP perkim (bahan bangunan). Inikan persoalan serius dan bikin malu kinerja ASN pemkab garut, dan terlihat tidak profesional,” sesal Dankoti Pemuda Panacasila Garut.

“Pantas saja kalau Pak Bupati marah dengan kinerja ULP dengan adanya pembangunan yang dikerjakan pihak ketiga tidak sesuai atau asal-asalan, bahkan beberapa berujung pada peristiwa hukum dan saat ini dalam penanganan aparat. Tohh.. ULP nya saja dari proses awal tidak teliti, dan mungkin juga ada indikasi tidak sesuai perpres 16 tahun 2018,” beber Indra.

Keterangan : proyek pengadaan PDL dilingukngan Satpol PP pemkab Garut.

Terbaru presiden Joko Widodo mengatakan kepada rakyat Indonesia untuk bukan hanya mencintai produk dalam negeri atau lokal. Bahkan presiden pun menggabungkan benci produk luar negeri, ungkap Indra menirukan seruan presiden Jokowi.

“Namun apa yang terjadi di Kabupaten Garut, khususnya di pengadaan PDL yang notabene dari uang negara, ternyata ada barang yang di syaratkan untuk barang import. Tentunya ini jauh dari apa yang di gaungkan Pak Presiden,” jelas Indra.

“Kalau masih saja keukeuh seperti itu, berarti Pemkab Garut tidak mau mendengar Pak Presiden dan turut dalam mengkampanyekan produk kita dan benci produk luar negeri (import). Pertanyaannya, apakah pemerintah pusat (presiden) dengan pemkab itu lebih tinggi mana hirarki dan kebijakannya.?,” imbuhnya.

Adapun persoalan proyek yang berujung ke ranah hukum saat ini, Indra juga mengaku heran, saat pihak PPK/SKPD saja yang jadi tersangka. Padahal, sambung Indra, jika proses seleksi di ULP baik, maka tidak akan ada celah bermain bagi PPK/SKPD. Baik mengusung kepentingan pribadi maupun pihak lain.

Ataupun seolah menjadi mediator yang menawarkan proyek kepada pengusaha dengan indikasi balas jasa, seperti yang terjadi pada kasus proyek pasar Leles yang belum lama ini ditetapkan tersangkanya oleh Kejaksaan, yakni dari PPK di SKPD teknis.

“Kalau seperti ini, pertanyaannya adalah saat proyek tersandung hukum, lantas apa sebenarnya dan sejauh mana peran ULP dalam penentuan administrasi pemenang lelang proyek?, tanya Dankoti Pemuda Pancasila.

“Untuk itu, mulai dari saat ini kedepan, kami berharap aparat penegak hukum betul-betul dapat lebih memperhatikan hal tersebut. Dan kita pun sebagai masyarakat akan terus mengawal proses pembangunan di Kabupaten Garut agar tercapai sesuai dengan visi misi Bupati Rudy Gunawan dan wakil bupati Helmi Budiman,” tegasnya.

Kalau diperlukan, kita akan melakukan aksi dukungan besar-besaran terhadap tata kelola proyek maupun pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Garut agar sesuai rel nya,” pungkas Indra Kristian Dankoti Pemuda Pancasila MPC Kabupaten Garut.

Sementara itu, baik pihak ULP maupun PPK dari proyek pengadaan PDL yang tersebut sampai saat ini belum dapat menjawab. Meskipun waktu beberapa hari yang lalu, kepala bagian ULP Setda Garut secara singkat mengatakan akan menjawab persoalan tersebut. (Ridwan)

- Advertisement -

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -

Warta Terkini