WARTASATU.CO, GARUT – Puskesmas Karangpawitan yang merupakan induk puskesmas rawat inap siaga selama 24 jam, sampai saat ini belum mempunyai bangunan khusus Poned (pelayanan obstetri neonatus esensial dasar).
Hal itu disampaikan Hj. Sukmanah S,Kep, Ners Kapus Karangpawitan, saat menyampaikan aspirasinya di Reses masa sidang 1 Tahun 2021 Dapil 1 Yudha Puja Turnawan Anggota DPRD Garut dari Komisi IV fraksi PDIP di Aula Desa Situsaeur Kecamatan Karangpawitan, Jum’at (15/01/2021).
“Jumlah penduduk Kecamatan Karangpawitan 119,903, persentase wanita 49.22 persen yaitu sekitar 59,022 jumlah wanita. Angka persalinan tinggi otomatis hal ini dibutuhkan pelayanan persalinan,” kata Hj. Sukmanah.
Alhamdulillah SDM nya di kami sudah memenuhi, cuman dalam segi fasilitas sarana dan prasarana faktor penunjang belum ada, yaitu bangunan persalinan,” imbuhnya.
Sementara itu Yudha menyayangkan ketidak adaan bangunan persalinan di Puskesmas Karangpawitan, sedangkan hal itu sangat perlu, berhubung Puskesmas Karangpawitan adalah merupakan puskesmas induk.
“PONED merupakan pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetric neonatal. Puskemas yang melayani PONED adalah puskesmas induk seperti puskesmas Karangpawitan yang merupakan puskesmas rawat inap yang siaga selama 24 jam,” katanya.
Tentu Poned akan berhasil kalau ditunjang dengan faktor sarana dan prasarana pendukung salah satunya adalah bangunan.
Sampai saat ini Puskesmas Karangpawitan belum punya bangunan persalinan. Mana mungkin bisa menekan angka kematian kalau melihat kondisi seperti itu,” imbuhnya.
Angka kematian ibu dan bayi yang baru lahir di indonesia adalah yang tertinggi diantara negara-negara Asean.
Keadaan ini, kata Yudha, tentu memprihatinkan, untuk mengupayakan penurunan kematian ibu dan bayi yang baru lahir tersebut dengan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, diantaranya adalah dengan pelayanan PONED.
Yudha berharap pemerintah daerah mesti memperhatikan keadaan puskesmas Karangpawitan sebab hal ini, kata Yudha, menyangkut kepentingan kesehatan masyarakat, jangan sampai pemerintah bilang tidak ada anggaran.
“Anggaran untuk beli tanah dan bangunan 11 persen, jauh dengan anggaran belanja pegawai, barang dan jasa Pemda yang dianggarkan 69,9 persen. Ini kan aneh terbalik, seharusnya yang langsung menyentuh masyarakat yang tinggi dianggarkan . Tadi menurut Bu Kapus Karangpawitan tidak mempunyai bangunan persalinan, ini harus menjadi skala prioritas oleh pemda,” ungkapnya. (Tadz)