WARTASATU.CO , GARUT – Pekerjaan konstruksi yang berlokasi di Tembok Penahan Tanah (TPT) Kampung Cihaur Manggu Desa Sukamaju Kecamatan Talegong Kabupaten Garut yang berada di tepi jalan roboh. Peristiwa robohnya itu di benarkan Frederico Fernandes, S.Stp Camat Talegong, Selasa (01/12/2020).
“Benar ada TPT roboh di lokasi tersebut, dan saat ini material robohan TPT yang berupa batu dan pasir ajukan semen sudah di bersihkan dari jalan,” kata Camat Talegong.
Camat Talegong menduga robohnya TPT tersebut disebabkan pekerjaan yang kurang baik. Karena, ditemukan dalam pekerjaan TPT tersebut tidak ada lubang yang berfungsi sebagai pembuangan air dalam TPT.
“Di duga pekerjaan TPT tersebut kurang baik. Belakangan setelah robohnya TPT, saya menemukan tidak ada lubang yang berfungsi sebagai pembuangan air berupa piva ataupun sejenisnya di TPT,” ungkap Camat Talegong.
Sementara itu, Rawink Rantik pemerhati kebijakan publik menyayangkan robohnya TPT yang belum lama di bangun dari anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) dengan nilai anggaran Rp.196.071.000,-.
“Saya sangat menyayangkan proyek TPT yang baru di bangun telah roboh lagi. Kan itu anggaran dari negara, untuk bisa dinikmati masyarakat. Jangan sampai dari anggaran yang di diaplikasikan dalam proyek TPT ini merugikan keuangan negara, maupun masyarakat sebagai penerima manfaat,” ujar Rawink.
Rawink juga mempertanyakan fungsi pengawasan pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) sebagai stake holder anggaran TPT tersebut, dan meminta Disperkim agar segera melakukan evaluasi dan meminta pertanggungjawaban pelaksana kegiatan proyek TPT tersebut.
“Harusnya Disperkim betul-betul serius dalam mengawasi setiap pelaksanaan proyek atau kegiatan, jangan sampai proyek tidak sesuai spek dan kualitas yang telah ditentukan. Segara lakukan evaluasi atas proyek dan pelaksana kegiatannya,” kata Rawink.
Rawink juga meminta inspektorat agar melakukan audit terhadap proyek pekerjaan, baik secara administrasi maupun teknis.
“Saya minta inspektorat diharapkan melakukan audit pada pekerjaan TPT yang roboh tersebut,” pintanya.
Dengan adanya peristiwa ini, Rawink meminta agar seluruh kegiatan yang bersumber dari anggaran Banprov agar di awasi serius oleh para SKPD teknis dan Inspektorat, maupun oleh aparat penegak hukum (APH).
Sementara itu, dihubungi melalui aplikasi pesan Drs. Ahmad Mulyana, ST.,M.Si selaku sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman (Sekdis Disperkim) belum bisa dihubungi media ini. (Ra)