WARTASATU.CO , GARUT – Kelangkaan pupuk bersubsidi, saat ini dirasakan petani di berbagai daerah di Kabupaten Garut. Padahal, bulan ini sudah memasuki musim tanam tiga (MT3). Tentunya ini memberatkan petani, jika para petani diharuskan membeli pupuk komersil (non subsidi) untuk keperluan bercocok tanam.
Namun, dikatakan Deni Herdiana, SP, MP kepala bidang sumber daya Dinas Pertanian Kabupaten Garut, bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi sebenarnya tidak terjadi, Selasa (27/10/2020).
Karena, sejak diberlakukannya Kartu Tani ada penambahan kuota pupuk subsidi, itu sesuai dengan permentan nomor 27 tanggal 28 September tahun 2020.
Dengan permentan tersebut, lanjut dikatakan Deni Herdiana, kuota di garut cukup. Untuk urea penambahannya sesuai dengan apa yang ada di Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) kurang lebih diangka 60 ribu ton. Begitu juga untuk jenis SP36, ZA, NPK dan organik.
Saat ini isu kelangkaan pupuk tidak tepat, mungkin ada kendala akses pada pupuk subsidi yang melalui Kartu Tani yang saat ini mulai diberlakukan.
Karena, pupuk subsidi saat ini bisa diakses ketika menggunakan kartu tani dengan sarana seperti mesin EDC milik perbankan himbara, dalam hal ini BNI. Namun, terkadang ada kendala, baik pada kartu tani maupun mesin EDC di kios tani.
Guna mengantisipasi kendala tersebut, pertanggal 1 September 2020 ada relaksasi kebijakan dari kementerian bagi petani yang belum memiliki kartu tani, maupun sarana kartu tani nya sedang ada kendala.
Yakni, petani bisa mengakses secara manual. Yaitu membawa surat rekomendasi dari penyuluh pertanian di wilayah binaannya.
Dijelaskan Deni Herdiana, Kartu Tani ini sesuai dari arahan KPK ke Kementerian. Tujuannya, untuk menertibkan administrasi keuangan negara.
Bagi petani yang telah terdaftar di e-RDKK dan mendapatkan kartu tani, diwajibkan membeli dengan menggunakan kartu tani. Kartu Tani sendiri pun, sebenarnya bukan merupakan alat transaksi.
“Ketika akan beli pupuk subsidi, petani tetap membawa uang. Uang itu, nantinya akan dimasukan kios tani kedalam sistem yang terhubung dengan kartu tani, untuk nantinya bisa mengakses harga pupuk subsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET), maupun kuota jumlah pupuk subsidi yang telah sesuai dengan e-RDKK petani tersebut,” terang Kabid Deni.
Petani di Garut yang telah masuk di e-RDKK tahun 2020 tak kurang dari 181 ribu. Namun yang sudah mendapatkan kartu tani dan telah di injeksi e-Walet (diisi kuota) 158 ribu.
Sisanya masih ada kendala, seperti salah alamat, berbeda nama dan nomor NIK atau administrasi kependudukan lainnya, dan itu jumlahnya kurang lebih 33 ribu petani.
Kendala kartu tani bukan hanya pada data administrasi saja, di sistem bank BNI pun ada kendala bagi kartu tani yang tahun 2018 atau telah lama tidak diaktifkan (dormant account). Sehingga harus di aktifasi kembali pihak Bank (BNI).
Kemarin ada kendala di pihak BNI, yaitu dormant account di kartu tani tersebut harus diisi saldo berapa pun nilai uangnya, untuk mengaktifkan kembali kartu tani yang statusnya dormant account.
“Kami pihak dinas, saat ini sedang mendorong bank BNI agar petani tidak usah ribet mengisi saldo untuk mengaktifkan dormant account. Karena, dengan demografi kabupaten garut, dan sarana prasarana bank BNI yang masih relatif belum merata hingga pelosok,” beber Deni.
Hal itu diusulkan pihaknya, agar tidak memberatkan, membuat ribet petani yang terkendala dormant account.
Namun, usulan ini masih dalam kajian pihak BNI, pungkas Kabid Sumberdaya Dinas Pertanian Kabupaten Garut. (Ra)
Saksikan juga Channel Youtube :