WARTASATU.CO , GARUT – Banjir bandang di Garut Selatan yang menimpa beberapa kecamatan, diantaranya Cikelet, Pameungpeuk dan Cibalong sudah terjadi beberapa kali, dan banjir yang terjadi pada tanggal 12 oktober 2020 merupakan banjir yang paling besar.
Ini salah satu bukti bahwa laju kerusakan kawasan alam semakin massif dari tahun ke tahun, demikian disampaikan Ayi Suryana anggota DPRD Kabupaten Garut dari fraksi PPP.
Secara teknis banjir diakibatkan dari luapan air beberapa sungai, diantaranya Cipasarangan, Cipalebuh, Cikaso, Cibera dan Cisangiri. Luapan yang besar diakibatkan dari kapasitas sungai tidak sebanding, dengan debit air yang ada, Jumat (16/10/2020).
Hal ini dikarenakan kawasan daerah aliran sungai terutama hulu, tidak memiliki kawasan serapan yang mampu menyerap air hujan ke dalam tanah.
Hal ini diakibatkan karena tegakan/hutan di kawasan hulu sungai gundul, hal lain yang diakibatkan dari kegundulan kawasan hutan, adalah bahan material yang menghambat laju air berupa sedimentasi dan material lain yang ikut hanyut ketika hujan terjadi, ungkap legislator DPRD Garut.
Senada dengan Bupati Garut H. Rudy Gunawan, anggota DPRD yang karib disapa Kang Ayi mengatakan, banjir bandang tersebut salah satu faktor pemicunya adalah kerusakan lingkungan di daerah hulu sungai.
Dari beberapa banjir bandang yang terjadi di Garut Selatan, terutama Pameungpeuk dan Cikelet yang sudah terjadi beberapa kali.
“Kami sangat menyayangkan pihak pemerintah dan pemangku kawasan, yaitu perum perhutani tidak mau belajar dari pengalaman,” ungkap Kang Ayi.
Padahal, seharusnya pada kawasan-kawasan hutan hulu sungai yang memiliki potensi banjir bandang, sudah seharusnya direhabilitasi secara serius, sejak banjir yang terjadi beberapa tahun terakhir, terang Kang Ayi.
Belajar dari banjir tahun ini, sudah seharusnya pemerintah daerah segera mengevaluasi pola pemanfaatan ruang di wilayah Garut Selatan. Terlebih isu pemekaran wilayah, atau Daerah Otonomi Baru (DOB) semakin santer digaungkan Pemda Kabupaten Garut, jelas legislator DPRD Garut.
Sementara itu, Aa Usep Ebit Mulyana pegiat lingkungan dari Konsorsium Penyelamatan Cikuray (KPC) yang karib disapa Kang Ebit, menyatakan hal serupa dengan Bupati dan Legislator DPRD, bahwa salah satu penyebab banjir bandang akibat kerusakan lingkungan, dan pola pemanfaatan ruang.
Kalau pola pemanfaatan ruang masih seperti sekarang, besar kemungkinan wilayah-wilayah vital Garut Selatan akan mudah lumpuh oleh bencana banjir bandang, kata Kang Ebit.
Sebiknya, pemerintah daerah dalam persiapan pemekaran Garut Selatan memprioritaskan penataan ruang, dengan penetapan-penetapan kawasan strategis perlindungan lingkungan hidup dan kebencanaan, sebagai daya dukung DOB, selain memperbanyak infrastruktur jalan yang sekarang sedang di gembor-gemborkan, papar Kang Ebit.
Selain itu, pemerintah daerah sebaiknya segera mengajukan evaluasi kepada pemerintahan pusat terkait pengelolaan kawasan hutan. Karena, sumbangan terbesar kerusakan kawasan hutan sebagai hulu, semua sungai yang meluap, terindikasi berada di kawasan perum perhutani.
“Ini memberi pengertian, bahwa perum perhutani dalam pengelolaan kawasan di indikasikan tidak mengedepankan aspek kelestarian alam, dan diduga tidak ada niat baik dalam memperbaiki kawasan-kawasan yang selama ini menjadi penyumbang banjir bandang di Garut Selatan, kata Aa Usep Ebit Mulyana.
Sebagai pihak masyarakat, dengan kejadian banjir ini akan segera menyampaikan bukti-bukti otientik terkait kerusakan kawasan hutan.
Terutama di kawasan hulu sungai Cisangiri, Cipalebuh dan Cipasarangan kepada kementrian ligkungan hidup dan kehutanan, untuk bahan evaluasi pengelolaan kawasan.
Agar secepatnya ada upaya-upaya rehabilitasi, agar kedepan tidak terjadi lagi banjir seperti yang terjadi sekarang, pungkas pegiat lingkungan yang saat ini sedang mengusulkan Gunung Cikuray menjadi Taman Nasional. (Ra)