WARTASATU.CO , GARUT – Proses lelang pengadaan barang dan jasa pada anggaran di pemerintahan Kabupaten Garut mendapat sorotan dari komandan koti mahatidana (Dankoti) ormas Pemuda Pancasila MPC Kabupaten Garut.
Dikatakan Indra Kristian Dankoti PP MPC Garut, ada indikasi yang patut diduga adanya permainan ataupun upaya persaingan usaha yang tidak sehat, diantara pengusaha barang dan jasa yang menjadi rekanan pemerintah, maupun benturan kepentingan tertentu dengan dinas teknis terkait, kata Indra Dankoti PP MPC Garut
Hal ini dapat dilihat dari sejumlah pengadaan barang dan jasa yang saat ini belum tayang pada sistem lelang pengadaan barang dan jasa, dan beberapa keterangan dari sumber informasi yang bisa dipercaya.
“Dalam kondisi seperti ini, kita mencium adanya aroma persaingan usaha yang tidak sehat, dan mengendus adanya benturan kepentingan pada beberapa program kegiatan ataupun pekerjaan yang akan di lelangkan. Dengan modus salah satu diantaranya, ada dugaan jual beli paket proyek pekerjaan oleh oknum tertentu, terang Dankoti PP MPC Garut.
Tentunya, ini akan sangat berdampak pada penyerapan anggaran yang rendah. Terutama, akan sangat merugikan masyarakat secara umum, karena tidak dapat segera menikmati hasil pembangunan dari anggaran pemerintah.
“Kita juga mengkhawatirkan, jika kondisi ini terus berlarut akan mengakibatkan gagal lelang, karena waktu yang semakin sempit. Sehingga, jika kondisi seperti ini terus terjadi, akan mengganggu tingkat serapan anggaran yang rendah hingga akhir tahun. Dan, bila pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan pada tahun ini ditunda ke tahun berikutnya, jelas akan merugikan masyarakat, jelas Indra Dankoti PP MPC Garut.
Sebagai Dankoti PP MPC Garut, Indra siap mengawal proses pembangunan agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Saat ini, ia mengaku sedang melakukan investigasi dan pengumpulan bahan keterangan, maupun sejumlah fakta dan bukti yang berpotensi adanya dugaan pelanggaran.
Bilamana dalam persoalan ini ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, maka ia tak akan segan melaporkannya kepada pihak aparat penegak hukum, tegas Indra.
“Kita saat ini terus menganalisa, mengumpulkan serangkaian fakta-fakta dan bukti dilapangan terkait terlambatnya beberapa lelang pekerjaan, yang diduga adanya benturan kepentingan,” beber Dankoti PP Garut.
“Dan, bilamana ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka kami siap untuk melaporkannya kepada pihak aparat penegak hukum (APH),” pungkas Dankoti Ormas Pemuda Pancasila Garut. (Ra)