WARTASATU.CO, GARUT – Sehubungan dengan belum kunjung cair anggaran alokasi dana desa (ADD), bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Garut hingga saat ini, membuat Gerakan Masyarat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Garut kecewa. Kekecewaan tersebut sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di desa-desa, maupun para kepala desa.
Ganda Permana, ketua LSM GMBI Distrik Garut menyatakan dalam rilis nya, keluhan ini datang dari para kepala desa, yang terus-terusan didatangi warga masyarakat yang mempertanyakan program bantuan penanggulangan dan jaminan hidup bagi warga yang terdampak wabah Covid 19.
Mulai dari anggaran pusat, provinsi maupun anggaran kabupaten. Sebagai imbas dari merebaknya statement yang dilontarkan oleh pemerintah di berbagai media massa.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk konsisten dengan apa yang telah disampaikan kepada publik, agar tepat waktu. Supaya, nantinya tidak menimbulkan keresahan -keresahan di masyarakat. Serta tidak memperparah dampak psikologis masyarakat yang saat ini berada pada kondisi wabah Covid-19.
Dilapangan, pihak GMBI Distrik Garut banyak menemui masyarakat yang bergerombol mendatangi pemerintahan setempat, mulai dari mendatangi ketua RT, ketua RW maupun ke kepala desa.
Dengan tujuan, mempertanyakan bantuan untuk masyarakat, yang telah disampaikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah melalui berbagai media massa. Seperti bantuan jaminan hidup (jadup) dari pemkab, bantuan yang Rp 500 ribu dari pemprop, maupun bantuan yang dicanangkan pusat.
“Kami minta pemerintah konsisten dengan apa yang telah disampaikan ke publik terkait anggaran bantuan dan perhatian kepada masyarakat dalam penanganan wabah Covid-19 ini,” kata Ganda Permana.
Dijelaskan Ganda, sebelumnya, Bupati Garut menyampaikan kepada publik, jika pemkab garut akan membuat skema jadup bagi yang terkena wabah covid-19 dalam status ODP maupun PDP.
Bahkan, bupati garut telah merevisi Peraturan Bupati (Perbup) tentang Anggaran Dana Desa (ADD) anggaran 2020 tahap II, yang akan digunakan untuk pencegahan penyebaran virus Corona di desa-desa. Diantaranya, bantuan anggaran Rp 10 juta/ RW, untuk membantu masyarakat, dalam bentuk pengadaan sembako bagi warga terdampak Covid-19.
Ditingkat provinsi, Gubernur Jawa Barat telah menyatakan, jika pemprov Jabar akan memberikan bantuan senilai Rp 500 ribu/KK bagi warga yang terdampak wabah covid-19. Nilai tersebut dibagi dua, yakni sepertiga nya dalam bentuk uang tunai dan sisanya berupa bahan kebutuhan.
Namun disayangkan, pernyataan dari pemkab garut maupun pemprop Jabar di media massa tersebut, hingga hari ini belum ada satupun yang sudah terealisasi kepada masyarakat, jelas ketua GMBI Distrik Garut. (Ra)