WARTASATU.CO , GARUT – Virus Corona atau Corona COVID-19 menghantui manusia hampir di seluruh dunia. Penyakit yang disebut-sebut berasal dari Wuhan, China ini sudah membunuh ribuan manusia di berbagai negara.
Puluhan ribu orang dipastikan terjangkit virus yang terbukti sangat menakutkan. Bahkan, dampak dari virus ini membuat perekonomian sejumlah negara melemah.
Kini, virus ini mulai menjalar ke Indonesia. Presiden Republik Indonesia pun angkat bicara. Menurutnya ada dua WNA (Warga Negara Asing) asal Negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia positif terpapar virus Corona.
Sejak informasi itu disampaikan Presiden Jokowi, maka Gubernur Provinsi Jawa Barat, HM Ridwan Kamil langsung membuat pernyataan bahwa Jabar siaga satu. Sejumlah langkah pun langsung dilakukan.
Kini, sekelompok masyarakat di Kabupaten Garut yang menamakan dirinya Relawan Kemanusiaan dan Investigasi Independent (RKII) Kabupaten Garut meminta Pemerintah Kabupaten Garut dan pemerintah pusat untuk memperketat keluar masuknya warga asing ke Indonesia, termasuk ke Kabupaten Garut.
Pasalnya, berdasarkan investigasi yang mereka lakukan, pemerintah melakukan salah satu dugaan kelalaian, yang bisa menyebabkan virus Corona memasuki Kabupaten Garut.
“Kami meminta pemerintah pusat dan Pemkab Garut melakukan serangkaian test kesehatan dan observasi kepada semua WNA dan TKA yang masuk ke Indonesia dan Kabupaten Garut,” katanya.
“Kami juga menemukan data salah seorang pekerja di salah satu pabrik di Garut pulang dari China dan mendapatkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan atau Health Alert Card dari Kemenkes RI,” ujar Ketua RKII, A Hafid kepada media ini, Selasa (03/03/2020).
Walaupun TKA asal China berusia 44 tahun tersebut telah mendapatkan kartu itu, TKA tersebut malah menetap di hotel dan tidak melakukan cek medis. Sehingga muncul kekhawatiran kepada masyarakat.
“Logika yang kami ambil, seharusnya TKA tersebut melakukan cek media ke rumah sakit dan bukan berkeluyuran di hotel atau sarana publik lainnya. Kenapa orang ini tidak dilakukan observasi sebagaimana masyarakat Indonesia yang datang dari Wuhan,” ujar Hafid.
Hafid mengaku perlakukan yang diberikan negara kepada masyarakat Indonesia dan WNA serta TKA tidak adil. Seharusnya, semua WNA yang masuk ke Indonesia diwajibkan mengikuti observasi.
“Mahasiswa Indonesia dan warga Indonesia yang datang dari luar diwajibkan melakukan observasi di Natuna. ABK Dream World dan ABK Diamond Princes di Pulau Sebaru juga dilakukan observasi, tetapi kenapa TKA yang bekerja di perusahaan yang berada di Garut begitu saja dibiarkan,” ungkap Hafid.
Yang lebih ironis, sambung Hafid, TKA yang dikhawatirkan terpapar Corona tersebut malah diperiksa oleh klinik perusahaan.
“Memang kapasitas klinik tersebut seperti apa. Seharusnya pemerintah lebih ketat menerima WNA dan TKA. Jangan berfikir rugi kehilangan salah satu WNA atau TKA, tetapi tidak memikirkan jutaan rakyat Indonesia,” tandasnya.
Hafid menegaskan, Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar dan Pemkab Garut segera melakukan langkah antisipasi. Jangan sampai warga diresahkan oleh virus Corona.
“Kami berharap TKA ini dalam keadaan sehat, tetapi pemerintah wajib mewajibkan observasi kepada setiap WNA dan TKA yang datang ke Indonesia, terutama yang datang dari daerah yang sudah jelas terpapar Corona,” ujarnya.
Hafid kembali menyatakan, selama ini pihaknya belum pernah mendengar observasi medis kepada WNA ataupun TKA yang masuk ke Indonesia dari negara-negara yang terpapar Corona, seperti halnya yang diberlakukan kepada mahasiswa Indonesia dari China di observasi di Natuna.
“Untuk itu, kami mempertanyakan SOP penanganan dan pencegahan Corona. Apakah dibedakan berdasarkan status kewarganegaraanya atau seperti apa ?. Apakah SOP penanganan dan pencegahan Corona yan dianjurkan oleh WHO seperti itukah,” terang Hafid dengan nada penuh tanya.
Hafid kembali menegaskan, berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia menjadi pertanyaan besar RKII kepada pemerintah Indonesia.
“Kami hanya serpihan warga negara yang punya kepedulian atas musibah tersebut dan sekarang kami membentuk relawan kemanusiaan dan investigasi independent, guna membantu pemerintah dalam menyikapi masalah tersebut khususnya di wilayah Garut. Tujuan kami memproteksi warga Garut dari ancaman virus Corona,” pungkasnya.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD Provinsi Jabar, Ade Kaca SE mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan permohonan masyarakat dan akan menyampaikannya ke Gubernur Jabar.
“Kami memahami kekhawatiran masyarakat. Walaupun kami berharap masyarakat tetap tenang. Nanti saya koordinasikan dengan semua pihak, termasuk dengan Bupati Garut dan Gubernur Jabar, Kang Emil,” pungkasnya. (Aa)