WARTASATU.CO , GARUT – Ketidak cakapan Hj Euis Ida Wartiah M.Si, selaku ketua dalam memimpin DPRD Garut seringkali dirasakan oleh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya ke DPRD. Sebagai wakil rakyat, sudah semestinya selalu mendengarkan aspirasi masyarakat.
Namun, seringkali ada masyarakat yang melayangkan surat untuk beraudiensi, dalam rangka menyampaikan aspirasi, sering dijawab dengan permakluman tanpa dijadwal ulang dengan jelas. Seperti yang kami alami dari Perhimpunan Masyarakat Transparansi Jawa Barat (Mata Jabar), maupun curhatan beberapa komponen pergerakan/LSM lainnya, ungkap Iyep Arrasyid, ketua Perhimpunan Mata Jabar.
Dinilai Tidak Aspiratif dan Tidak Cakap Memimpin
Tentunya, hal demikian menunjukan ketidak cakapan seorang pimpinan dan tidak pandai dalam me manage semua urusan yang ada dibawah kepemimpinannya. Padahal, di DPRD Garut itu ada 50 anggota, bukan hanya dirinya (ketua DPRD) saja. Jadi, setiap persoalan bisa dimanage dengan pembagian tugas kepada anggota yang lain, jelas Iyep.
Selain tidak bisa me manage kerja DPRD, gaya dan pola komunikasi ketua DPRD juga seolah mengkonfirmasi bahwa tidak cakap dalam berkomunikasi. Padahal, seorang ketua lembaga politis, dituntut untuk cakap berkomunikasi. Contoh, bahasa komunikasi terakhir Euis Ida selaku ketua DPRD membuat sebuah ungkapan yang tidak perlu, dengan mengatakan Pokir sedang diobok-obok.
Dinilai Tak Cakap Berkomunikasi
Ungkapan Bu Euis Ida yang seperti itu, bukan cerminan ungkapan seorang pimpinan/pejabat DPRD. Itu merupakan konsekuensi logis bagi pejabat. Mau diobok-obok, dikritisi, itu merupakan hal biasa buat pejabat publil. Ungkapan seperti itu sangat tidak pantas keluar dari mulut pejabat, kata ketua Mata Jabar.
Lanjut Iyep Arrasyid, ungkapan tersebut bisa jadi menyinggung Kejari, karena dianggap kejari kerjanya bisa disuruh-suruh maupun kerja pesanan. Jelas, statemen ini membahayakan bagi harmonisasi forkopimda, terutama hubungan antar lembaga DPRD Garut dengan Institusi Kejaksaan Negeri Garut, ujarnya.
Dinilai Tidak Transparan
Selain ketidak cakapannya dalam me manage dan berkomunikasi dengan masyarakat serta sektor birokrat, Bu Euis Ida sebagai pimpinan DPRD Garut, dinilai tidak transparan dan informatif terhadap masyarakat Garut.
Sebagai wakil rakyat, seharusnya selalu menginformasikan terkait kinerja pemerintahan. Namun, Bu Euis Ida sebagai ketua pimpinan DPRD Garut, malah bersikap sebaliknya. Ketika ada masyarakat yang memohon informasi, malah dipersulit dan dihambat.
Mestinya, tanpa diminta pun harus di informasikan kepada masyarakat, sebagai bentuk pertanggung jawabannya sebagai wakil rakyat, terang Iyep.
Mata Jabar telah meminta dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPKRI (LHP-BPKRI), Laporan Keterangan Pertagungjawaban (LKPJ) Bupati Garut Tahun 2018 dan Laporan Realisasi APBD tahun 2019 semester I kepada DPRD sebagai wujud transparansinya DPRD. Tapi, lembaga wakil rakyat yang dipimpin Bu Euis Ida ini tidak mau memberikan. Hingga jadi sengketa di sidang Komisi Informasi Jawa Barat.
“Alhamdulillah, sidang sengketa informasi tersebut dimenangkan Mata Jabar. Dalam putusannya, Majelis Hakim memerintahkan DPRD Garut untuk memberikan apa yang diminta oleh Mata Jabar,” ucap Iyep Arrasyid.
Banyak Anggota DPRD Mengeluhkan Kepemimpinan Ketua DPRD
Kepada media ini, Iyep juga membeberkan komunikasinya dengan banyak anggota DPRD dari berbagai fraksi dan komisi. Dari komunikasinya tersebut, Iyep mendapati hal sama yang dirasakan banyak anggota DPRD dari kepemimpinan Euis Ida Wartiah di DPRD Garut.
Ternyata, bukan hanya masyarakat saja yang merasakan ketidak cakapan Bu Euis Ida sebagai pimpinan DPRD Garut. Banyak juga anggota DPRD Garut yang menilai Bu Euis Ida tidak memiliki kemampuan, baik secara akademis maupun keterampilan memimpin.
Seperti memimpin rapat, tata cara pengambilan keputusan, cara berkomunikasi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan bupati dan birokrat lainnya. Seringkali ‘mawa karep sorangan’ alias mementingkan ego diri sendiri. Seperti itulah keluhan banyak anggota DPRD Garut kepada kita, beber Iyep
Atas ketidak cakapan pimpinan DPRD tersebut, pihaknya berharap ada perbaikan. Supaya, tidak dinilai tidak cakap oleh masyarakat maupun mempermalukan lembaga DPRD Garut sendiri nantinya.
“Saya harap ada perbaikan pada kepemimpinan Hj Euis Ida Wartiah selaku ketua DPRD Garut.”
Jika seandainya tidak bisa melakukan perbaikan, kami sarankan Bu Euis Ida untuk mundur saja sebagai pimpinan DPRD Garut, sebelum masyarakat garut melayangkan mosi tidak percaya kepada lembaga DPRD Garut periode 2019-2024, pungkas ketua Perhimpunan Mata Jabar.
Terkait Kepemimpinan, Ini Kata Agus Sugandhi (GGW)
Ketika dimintai tanggapannya dengan adanya dorongan dari beberapa pihak yang menginginkan adanya mosi tidak percaya terhadap Euis Ida ketua DPRD Garut, Agus Sugandhi GGW tidak mau menanggapi maupun berkomentar.
Namun, Agus Sugandhi berpendapat, fungsi utama kepemimpin adalah menjaga keutuhan dan kekompakan anggota didalam berkerja. Selain itu, seorang pemimpin harus mampu dalam memecahkan masalah atau konflik. Baik yang terjadi datang dari dalam sebuah organisasi, atau bahkan masalah yang datang dari luar organisasi.
Persoalan ungkapan Hj Euis Ida Wartiah ketua DPRD Garut, terkait ungkapannya Pokir sedang diobok-obok, yang saat ini trend dan dijadikan kata plesetan kasus pokir. Agus Sugandhi koordinator GGW itu menyatakan, sepanjang kepemimpinannya on the track of law (sesuai dengan regulasi) kenapa harus kegeeran, singkat Agus Sugandhi.
Selaku ketua DPRD, Euis Ida Dinilai Tidak Cakap Menjalankan Fungsi Budgeting
Terkait dengan kepemimpin Hj Euis Ida Wartiah di DPRD Garut, Rawink Rantik aktifis pergerakan juga angkat bicara dan memberikan penilaiannya.
Dikatakan Rawink, Hj Euis Ida selaku ketua DPRD dan ketua Badan Anggaran DPRD Garut tidak cakap dalam merencanakan maupun menyetujui usulan penganganggaran yang disepakati bersama antara legislatif dengan pihak eksekutif, kata Rawink.
Lanjut dikatakan Rawink, ketidak cakapan Euis Ida tersebut bisa dilihat dari tidak maksimalnya fungsi budgeting yang dijalankan, baik selaku ketua banggar maupun ketua DPRD Garut.
Dengan adanya carut marut persoalan rencana pembangunan jalan poros Cilawu Banjarwangi, jelas tidak akan terjadi. Apabila, ketua banggar yang juga ketua DPRD Garut melakukan penelaahan terlebih dahulu atas anggaran tersebut, tegas Rawink Rantik. (Ra)