WARTASATU.CO , GARUT – Perekrutan personel Badan Adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun 2024 di Kabupaten Garut ditemukan beragam persoalan. Hal ini sebagaimana informasi yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Garut.
Dari banyaknya informasi sumir terkait perekrutan PPS, menurut informasi dari Bawaslu, baru satu laporan aduan masyarakat yang secara formal masuk ke Bawaslu Kabupaten Garut.
Di hubungi melalui saluran aplikasi, salah seorang komisioner Bawaslu Kabupaten Garut yang menangani laporan masyarakat membenarkan adanya laporan terkait perekrutan PPS yang ada di salah satu wilayah Kecamatan di Kabupaten Garut.
“Ya betul ada masyarakat yang membuat laporan aduan (lapdu) terkait persoalan rekrutmen PPS,” ungkap Ahmad Nurul Syahid Komisioner Bawaslu Kabupaten Garut.
Saat ditanya substansi persoalan rekrutmen yang dilaporkan masyarakat dan saat ini tengah di tangani Bawaslu Kabupaten Garut apakah terkait pengkondisian test tertulis, dan wawancara atau dugaan gratifikasi, Ahmad Nurul Syahid enggan menerangkan secara rinci.
“Substansi persoalannya belum bisa kita sampaikan, pastinya dari lapdu masyarakat tersebut kita sudah bekerja memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangannya. Dan hari ini, kita juga agendakan klarifikasi kepada KPUD Kabupaten Garut,” ujarnya.
“Nanti setelah diputuskan oleh rapat komisioner Bawaslu, rekomendasi (hasil) dari pendalaman lapdu masyarakat tersebut tentunya akan di umumkan, insyaallah kita akan undang rekan-rekan dari media,” imbuhnya.
Masyarakat Minta Bawaslu Profesional Tangani Lapdu Masyarakat
Sementara itu, Usep Usman Nawawi, SH masyarakat Garut selaku Publik Interest Lawyer (pengacara kepentingan publik) mendorong agar Bawaslu dapat secara profesional, independen dan transparan dalam penanganan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tupoksi nya.
“Bersama masyarakat, Bawaslu adalah salah satu pilar penting dalam penegakan demokrasi di Republik ini, maka hasil pemilu yang jurdil (jujur dan adil) dapat diraih. Hal ini tentu akan sejalan dengan tagline bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu,” ujar Usep Nawawi.
Persoalan yang saat ini sedang ditangani Bawaslu Kabupaten Garut, menurut Usep adalah ujian kompetensi dan kredibilitas awal yang harus ditunjukkan Bawaslu kepada masyarakat, bahwasannya Bawaslu profesional, independen dan transparan.
“Ini adalah titik awal kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu Garut menjelang Pemilu di tahun 2024, maka dari itu Bawaslu harus mampu membuktikan kinerjanya,” kata Usep, Kamis (02/02/2023).
“Meskipun, banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas Bawaslu Kabupaten Garut sehubungan adanya informasi bahwa pihak Bawaslu mengklarifikasi persoalan rekrutmen PPS kepada orang yang diduga masih ada hubungan keluarga dengan salah seorang komisioner Bawaslu Kabupaten Garut. Justru ini jadi ujian terhadap kredibilitas Bawaslu,” terang Usep.
“Bawaslu harus dapat meyakinkan kepada masyarakat sebagai lembaga yang Profesional, Independen dan transparan. Dan, persoalan yang saat ini ditangani Bawaslu adalah salah satu pintu masuk pembuktian bahwa Bawaslu Kabupaten Garut Badan adhoc yang kredible,” pungkasnya. (Ridwan)