WARTASATU.CO , GARUT – Temuan BPK tahun 2019 atas kerjasama BOT Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemkab Garut dengan dua perusahaan di dua Pasar, yakni Pasar Limbangan dan Pasar Cibatu yang sampai setahun ini belum terselesaikan mendapat sorotan Ayi Suryana anggota Komisi III DPRD Garut.
Dikatakan pria yang karib disapa Kang Ayi, selaku anggota DPRD terlebih duduk di Komisi III yang menjadi mitra kerja Dinas Perindustrian Perdagangan, Keuangan dan Asset Daerah dan Pendapatan Daerah menyesalkan berlarutnya persoalan ini hingga dalam waktu setahun belum juga selesai. Padahal, persoalan ini ditangani Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) yang diketuai Sekda.
“Seharusnya TKKSD bersama DisperindagESDM, dalam kurun waktu setahun ini telah mencapai progres yang baik,” kata Kang Ayi legislator asal partai berlambang Ka’bah.
Menurut informasi yang didapat, bahwa Bupati telah memanggil ketua TKKSD agar segera menyelesaikan permasalahan ini, ujar Kang Ayi, Selasa (13/07/2021).
Kang Ayi pun meminta ketua TKKSD agar benar-benar serius dalam persoalan ini dengan berfokus pada tiga hal penyelesaian permasalahan.
Yang pertama, Kang Ayi meminta agar TKKSD bersama dengan DisperindagESDM untuk segera melakukan audit terhadap kerjasama Pemkab dengan kedua perusahaan tersebut atas temuan BPK.
“Apabila audit tersebut harus dilakukan oleh pihak Independen, maka TKKSD bersama DisperindagESDM harus mampu dengan segera meminta pihak audit Independen melaksanakan audit,” tegas Kang Ayi ketua fraksi PPP DPRD Garut.
Kedua, Kang Ayi meminta TKKSD bersama DisperindagESDM agar segera mengevaluasi MoU (perjanjian kerjasama) terkait BoT kedua perusahaan dengan Pemkab Garut.
“TKKSD bersama DisperindagESDM harus segera lakukan evaluasi MoU (perjanjian kerjasama) antara Perusahaan dengan Pemkab Garut terhadap BoT kedua Pasar tersebut,” jelas Kang Ayi legislator asal dapi I Garut.
Kang Ayi pun meminta agar DisperindagESDM untuk menganggarkan beban biaya audit pihak Independen, agar pelaksanaan audit segera terlaksana.
“Adanya keharusan audit oleh pihak Independen, tentu akan menimbulkan biaya. Untuk itu, kami minta DisperindagESDM agar segera mengusulkan anggaran audit tersebut,” imbuh Kang Ayi ketua fraksi PPP DPRD Garut.
“Dan saya berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan tahun ini,” pungkas Ayi Suryana legislator DPRD Garut asal fraksi PPP. (Ridwan)