WARTASATU.CO , GARUT – Menjelang waktu berakhirnya massa Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Garut maupun di Propinsi Jawa Barat, serta menjelang pemberlakuan istilah New Normal.
Seorang warga Kabupaten Garut berencana menggugat dan akan melaporkan website Pikobar, website resmi pusat informasi dan koordinasi untuk data penanganan Covid-19 milik pemerintah Propinsi Jawa Barat.
Adalah Budi Hermawan warga Garut, asal Kampung Cilimushideung, Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu, yang akan melaporkan website Pikobar (https://pikobar.jabarprov.go.id) yang dikelola pemprop Jabar atas dugaan menyajikan berita bohong.
Alasan Budi akan melaporkan website tersebut, karena dalam data yang di sajikan tidak sama, antara jumlah dan detil data yang ada didalam website itu sendiri.
Sebagai contoh, data pada tanggal 31 Mei 2020 pada website Pikobar yang ia ambil pada pukul 07.Wib, mencantumkan data total meninggal akibat Covid-19 berjumlah 144 orang, dan lain lagi dengan jumlah meninggal pada data detil perkabupaten/kota yakni sejumlah 173 orang.
“Ya, kita akan melaporkan website Pikobar (https://pikobar.jabarprov.go.id) yang dikelola Pemprop Jabar, karena adanya perbedaan jumlah data didalam website itu sendiri, dan diduga mengandung berita informasi bohong,” kata Budi warga Garut.
Kita akan coba melaporkan dengan dugaan pasal-pasal pada UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), sebab website tersebut menjadi acuan data informasi yang di konsumsi oleh masyarakat dan bahkan menjadi acuan data informasi untuk nasional dalam penanganan Covid-19 di Propinsi Jabar,” jelas Budi.
“Salah satu contoh yang mengandung dugaan berita bohong, pada tanggal 31 Mei 2020 yang di ambil pada pukul 07.00 Wib, pada website Pikobar mencantumkan data total meninggal akibat Covid-19 berjumlah 144 orang.
Dan lain lagi dengan jumlah meninggal pada data detil perkabupaten/kota yakni sejumlah 173 orang,” beber Budi
“Dengan adanya selisih data tersebut, maka berpengaruh pada penanganan Covid-19 dan akan sangat merugikan masyarakat. Tunggu saja aduannya,” imbuh Budi Hermawan warga Cibatu Garut.
Dirinya mengklaim sudah memiliki data website resmi penanganan Covid-19 dari masing-masing kabupaten/kota, dan ketika dipersandingkan dengan data yang ada di website Pikobar ada perbedaan.
“Pertanyaannya, data dari mana yang digunakan oleh Pemprop Jabar melalui Pikobar, sementara data tersebut juga berbeda dengan yang ada di website tiap-tiap kabupaten/kota.
Lantas apakah dibenarkan, jika selama ini memang benar masyarakat di suguhkan data-data yang seperti itu,” pungkas pria berkacamata. (Ra)