WARTASATU.CO , GARUT – Setelah sebelumnya viral di media sosial tentang Komali, keluarga dari rakyat miskin yang anaknya sakit dan meninggal di rumah sakit dr Slamet Garut, dan menghuni rumah tidak layak huni tanpa MCK didalamnya di kampung Gupitan Desa Sukarame Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.
Kini, Garut kembali dihebohkan dengan temuan rakyat miskin yang tinggal tak jauh dari kantor bupati pusat pemerintahan Kabupaten Garut.
Keluarga tersebut bernama Enung yang tinggal bersama seorang putranya. Dalam identitas didalam Kartu Keluarganya, Bu Enung tinggal di kampung Mekar Baru, RT 002/013, Kelurahan Jaya Waras, Kecamatan Tarogong Kidul.
Yang membuat miris keluarga Enung, dia tinggal disebuah gubuk bekas langgar/mushola yang diberikan pinjam pakai oleh Pak Agus sebagai pemilik lahan tersebut.
Ukuran bangunan itu tak lebih dari 10 meter persegi, dengan lebar 2 meter dan panjang 2,5 meter persegi. Dengan kondisi yang sangat kumuh dan jauh dari kata layak untuk ditempati.
Yusup Supriadi yang akrab di sapa Mas Ucup, yang didampingi Syahrul Fitriyadi selaku Bendahara DPW HILMI FPI Garut mengungkapkan sangat prihatin saat mengunjungi dan melihat kediaman serta kehidupan dari Bu Enung.
Melalui jaringan telepon, kepada media ini Mas Yusup menceritakan awal mula mengetahui adanya keluarga yang tinggal dengan segala keterbatasannya itu.
Dikatakan Mas Ucup, pihaknya mengetahui adanya informasi ini melalui medsos (media sosial). “Saya mengetahui hal ini dari ramainya media sosial (medsos), kata Mas Ucup.
Dan ketika mengunjungi untuk melihat fakta dilapangan, dirinya melihat kondisi yang sangat miris dan memprihatinkan.
Dengan sebuah keluarga yang tinggal di Gubuk yang sangat tidak layak untuk di huni, apalagi lokasi tersebut hanya berjarak satu kilometer dari pusat pemkab garut.
Melihat kondisi yang demikian, Yusup Supriadi yang juga tokoh di Kabupaten Garut meyakini beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh pemkab garut, maupun pemerintahan yang ada diatasnya, diantaranya terkait verifikasi validasi data kemiskinan yang simpang siur, sehingga menyulitkan bantuan maupun stimulan yang akan diterima oleh rakyat yang benar-benar membutuhkan.
Kisruh Data Kemiskinan Pengaruhi Strategi Pengentasan Kemiskinan
Dijelaskan Mas Ucup, disini terlihat data kemiskinan tidak update, antara data yang ada dipusat data, dengan kondisi dilapangan. Acap kali, data yang diberikan oleh RT, RW, maupun Desa/Kelurahan dimentahkan oleh data baku BDT (Basis Data terpadu) atau yang sekarang dinamai DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Sehingga, kondisi ini membuat simpang siur dan kisruh dilapangan, dan tentunya akan mempengaruhi strategi pengentasan kemiskinan pada umumnya.
Seharusnya, sudah saatnya data yang digunakan merupakan data yang benar-benar valid dengan kondisi kekinian dari tingkat terbawah, yakni dari RT, RW yang di validasi oleh Desa/Kelurahan.
Dengan demikian, akan makin terlihat jelas siapa-siap yang telah ter cover oleh APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten, juga yang ter cover melalui anggaran desa/kelurahan. Dan dimana akan diletakan posisi pengusaha / perusahaan dalam bentuk bantuan CSR, dalam rangka membantu mengentaskan problematika kemiskinan, jelas Mas Ucup.
Jangan sampai data penerima itu tumpang tindih maupun simpang siur. Sehingga, nantinya penerima manfaat tidak merata. Ada yang terus menerus menerima dari beberapa anggaran, dan bahkan ada yang belum tersentuh sama sekali, imbuhnya.
Temuan-temuan potret kemiskinan di Garut melalui medsos, bisa ditekan dengan cara pihak terkait segera melakukan verifikasi validasi data, dan segera menentukan arah strategi kebijakan dalam pengentasan kemiskinan.
Karena, dikhawatirkan ada oknum yang menjadikan potret kemiskinan ini dijadikan komoditi oleh oknum tertentu.
Kita khawatir dengan yang akan mendatangi, mengunjungi tempat kemiskinan yang viral di medsos, dengan mendokumentasikan agar dapat bantuan, tapi bantuan tersebut tidak sampai ke tangan yang membutuhkan, beber tokoh yang juga pengusaha garut tersebut
Hentikan Praktik Koruptif Yang Buat Bocor Anggaran Negara
Mas Ucup juga menghimbau kepada para oknum yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran, agar segera menghentikan parktik-praktik koruptif yang menggerus uang negara ke kantong pribadi maupun golongannya.
Karena, prilaku koruptif ini sangat berperan pada bocornya anggaran, yang semestinya sampai ke rakyat miskin guna peningkatan tarap hidupnya.
Akan tetapi tidak sampai dan digunakan secara pribadi maupun golongan dengan prilaku konsumtif para oknum ini. Dan hal itu akan menambah jauh angka kesenjangan sosial ekonomi kesejahteraan diantara warga negara, pungkas Yusup Supriadi. (Ra)
Kunjungi Channel Youtube Wartasatu