WARTASATU.CO , GARUT – Sebuah kalimat “simpang siur” atau ‘kisruh’ layak disematkan pada data dan tata kelola kemiskinan di Kabupaten Garut.
Kemiskinan seakan momok yang menakutkan bagi sebagian kalangan, yang tergantung cara pandangnya.
Realita kemiskinan memang sangat kentara dengan sumber pendapatan yang lemah, untuk menopang hidup, yang selalu membebani setiap nafas orang yang tak punya pekerjaan dan penghasilan tetap.
Begitu juga dengan orang yang punya rutinitas kerja, tetapi hasil pekerjaannya tak mampu menghidupi beban keluarga, demikian dikatakan Rawink Rantik aktifis pemerhati kebijakan publik.
“Menurut saya, hari ini pemerintah daerah bingung dengan data kemiskinan, karena memang tidak punya data yang benar dan validitasnya perlu di pertanyakan.
Dan juga tidak akan terjadi pertengkaran ketua RT, RW dengan warganya, jika data tersaji dengan validitas yang baik, kata Rawink
Diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seakan menohok kita semua, bahwa data orang miskin masih saja menjadi perdebatan.
“Inilah bukti wakil bupati garut selaku ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2K) tidak serius mendata masyarakat miskin.”
Mendata saja masih tidak jelas dan belum tentu valid, apalagi mengentaskan kemiskinannya,” beber Rawink.
Data Kemiskinan ini sangat penting, dan menjadi acuan strategi pada itikad baik dalam mengentaskan kemiskinan secara umum.
Dari data itu pula bisa ditentukan pola supply, stock, dan time line penanganan kemiskinan dalam mempertahankan daya hidup pada situasi darurat seperti PSBB sekarang ini,
Kekisruhan data kemiskinan ini dapat terlihat dengan banyaknya informasi pada media sosial maupun sejumlah pemberitaan, tentang masih ada rakyat miskin yang belum tersentuh.
Pada tataran pengelolaan, kita mendengar bagaimana stock sembako untuk dibagikan kepada rakyat yang sedang membutuhkan yang segera membusuk, karena dibiarkan tanpa data masyarakat penerima manfaat yang pasti, ungkap Rawink Rantik.
Lantas wajar ketika terbesit tanya, kemana saja peran fungsi Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2K) selama ini.
Padahal, setidaknya ada empat komponen dasar yang berkaitan dengan kemiskinan, diantaranya, pendidikan, kesehatan, perumahan dan Kesejahteraan sosial.
“Jika data saja tidak punya yang pasti dan valid, pengentasan kemiskinan hanyalah kabar “burung” bagi rakyat miskin,” pungkas Rawink. (Ra)