WARTASATU.CO, GARUT – Ditengah diterapkanya kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam menerapkan PSBB parsial, DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Garut berinisiatif membagikan masker di beberapa titik lokasi, yaitu jalan Guntur, Bunderan Simpang Lima dan kawasan Pemda Garut.
Yusuf Abdullah selaku ketua bidang Politik GMNI Garut mengatakan kepada media ini, bahwa gerakan GmnI berinisiatif membagikan masker kepada pengendara jalan, Pedagang Kaki Lima (PKL), dan Anak Jalanan ditengah penerapan PSBB parsial ini.
Karena, masih banyak masyarakat Garut yang tidak menggunakan masker, dan melakukan physical distancing (jaga Jarak) sesuai anjuran WHO. Sebagai salah satu cara agar corona virus (Covid-19) ini tidak menyebar.
Lanjut dikatakan Yusuf Abdullah, disisi lain kami juga mengkritik aturan PSBB parsial yang saat ini diterapkan.
Kebijakan PSBB ini kami anggap hanya latah saja, sebagai hura-hura para pejabat.
Bagaimana tidak, masih banyak ditemukan dilapangan tidak sesuai aturan, dan pemda pun tidak punya planning ataupun roadmap dalam aturan PSBB ini.
Anggaran BTT sebesar Rp 235 Miliar ini juga entah digunakan apa saja. Nyatanya, anggaran Rp 5 miliar untuk 1 juta masker pun tidak jelas, imbuh Yusuf Abdullah.
Bantuan terhadap UMKM yang terdampak covid-19 saat ini juga bagaimana alokasinya, belum diketahui pasti dan nyatanya tidak tersentuh. Belum lagi, bagaimana dengan alokasi buat alat kesehatan, ujar Yusuf.
Kami lihat banyak APD yang di sumbang dari luar, alokasi Rapid Diagnostic Test (RDT) juga kami nilai hanya penghamburan anggaran saja, karena dinilai alatnya tidak efektif.
Bahkan, anggaran biaya tak terduga (BTT) tidak menyentuh ke tingkat desa-desa yang ada di Kabupaten Garut, untuk meng cover masyarakat yang terkena bencana pandemi virus corona (Covid-19).
Dijelaskan Yusuf, Bupati juga berstatemen di media, bupati akan terbuka soal anggaran BTT penanganan covid-19.
Kami menilai, sebenarnya tidak harus berbicara di media juga, karena itu tugas bupati sebagai ketua gugus tugas yang harus transfaran, karena itu uang rakyat koq, pungkas Yusuf Abdullah. (Ra)