WARTASATU.CO , Karawang – Sejumlah elemen masyarakat pendidikan di Karawang mengaku jengah. Pasalnya, usai mutasi jabatan, Selasa 7 Januari 2019, terdapat kabar kurang sedap perihal dugaan setor menyetor ‘pelicin’ terkait rencana rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Meski senyap dan dilakukan sembunyi-sembunyi di bawah meja, aroma ‘jual beli jabatan’ yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat kepada pihak tertentu, tercium juga oleh sejumlah pihak.
Kordinator Karawang Forum Keadilan, Andi Sutedja mengaku gerah mendengar kabar tak sedap tersebut.
“Memang saya mendengar rumor terkait setor menyetor uang atau jual beli jabatan dalam rangka rotasi dan mutasi pejabat ini. Terutama dari rotasi mutasi pejabat dunia pendidikan. Terus terang, isu jual beli jabatan ini sangat mengganggu saya,” katanya kepada media ini, kemarin.
Kata dia, seharusnya momentum rotasi mutasi di Pemkab Karawang ini tidak dikotori oleh hal-hal negatif dan melanggar aturan seperti rumor suap menyuap atau jual beli jabatan.
Meski agak sulit membuktikannya, diakui Tedja, sapaan akrabnya, dugaan jual beli jabatan ini sangat kencang berhembus di kalangan pejabat dan elit di Kabupaten Karawang.
Ia menduga dan menyebut praktik kotor yang dilakukan oknum pejabat ini bertujuan untuk mengamankan jabatan mereka atau agar mendapat jabatan yang diinginkan. Hingga saat ini, ia mengaku mendapatkan informasi jika pihak yang diduga terlibat dan berapa uang setoran yang dijadikan “mahar” untuk jabatan tertentu menggunakan kepanjangan tangan.
“Misalnya pada dinas pendidikan, dalam rotasi dan mutasi kemarin, banyak kalangan penilik yang tiba tiba berpindah menjadi kasi di kecamatan hingga menjadi korwilcamdik.
Padahal belum tentu pejabat yang ditempatkan itu memenuhi kriteria dan lulus uji tes, namun karena kepanjangan tangan oknum akhirnya lolos,” katanya, menduga kuat oknum kepanjangan urusan lobi jasa jabatan ini berciri ciri berkumis tebal dan bertugas dibawah naugan bidang pendidikan nonformal informal.”Di disdikpora sendiri, oknum dikenal sebagai orang dekat pejabat BPKSDM,” tudingnya.
Sutedja juga menyoal soal pelaksanaan mutasi dan rotasi di Gor Panathayuda pada Selasa 7 Januari 2019 yang terkesan amburadul pasca diketahui terdapat sepuluh orang kepala sekolah yang hadir tanpa undangan. Parahnya, sepuluh orang ini ikut dilantik meski tidak tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 821.24/Kep.73/BPKSDM/2020 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Pratama, Administrator, Pengawas, Kepala Puskesmas, dan Korwilbidik Pemkab Karawang.
“Yang terjadi hari ini, Disdikpora dan BPKSDM seperti saling tuding dan salah menyalahkan. Dan, lebih kudu diawasi bersama adalah soal informasi sepuluh kepala sekolah yang tidak terrcantum dalam SK Bupati Karawang Nomor 821.24/Kep.73/BPKSDM/2020, malah memiliki SK. Ini perlu diawasi bersama untuk membuktikan kebenarannya,” ajak Tedja.
Bupati Dipermainkan?
Lain hal, Sutedja melihat setiap pelaksanaan rotasi dan mutasi yang dilaksanakan pada akhir akhir waktu, dengan kata lain diujung dead line, diduga kuat dilakukan secara sengaja. Hal itu dilakukan sebagai strategi agar pihak pelaksana mempunyai ruang melakukan penempatan pejabat yang tidak semua namanya dikenal baik secara kinerja maupun basic keilmuannya.
“Kami melihat bupati seperti terpedaya, mutasi yang dilaksanakan selalu pada akhir waktu jelas akan membuat bupati kebingunganmentukan keputusannya. Karena pertibangan banyak hal. Ujung-ujungnya selalu saja bupati menyerakan kepada pihak pelaksana untuk mengatur formasi yang akan masuk dalam mutasi dan rotasi. Hemat kami, bupati ini seperti dipermaikan. Tidak tegas,” duga dia.
Dikonfirmasi terpisah, oknum pejabat yang disebut-sebut Karawang Forum Keadilan sebagai kepanjangan tangan lobi jasa jabatan, membantah soal tudingan yang diteruskan Sutedja.
“Tidak benar, saya mah apa atuh,” jawabnya ketika dikonfirmasi via telepon. (dsb)