WARTASATU.CO , GARUT – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebuah kebijakan yang menyakitkan bagi para pelaku UMKM yang beraktivitas, baik siang maupun malam hari.
Tidak sedikit yang terkena imbasnya, karena PPKM ini mengurangi pendapatan mereka dalam berwirausaha bahkan ada yang sampai gulung tikar.
Hal ini yang akan menjadi masalah dikemudian hari setelah kebijakan PPKM ini berakhir, bahkan akan menjadi masalah besar bila tidak ada suplai pendanaan dari pemerintah setempat untuk para pelaku UMKM tersebut, demikian disampaikan M Rizal Saputra staff kebijakan publik PD KAMMI Garut.
Pimpinan Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD-KAMMI) Kabupaten Garut mempertanyakan bantuan untuk para UMKM ataupun pedagang setempat yang ditutup karena kebijakan PPKM ini.
“Seperti yang kita ketahui, bahwa pada hari Senin 12 juli 2021 ada bantuan untuk 460 ribu Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kabuten Garut yang nominalnya Rp. 600 ribu per KK,” terang Rizal.
“Akan tetapi, bantuan ini hanya untuk masyakata saja. Secara khusus tidak ada bantuan pendanaan bagi para UMKM yang terkena imbas,” ketusnya.
Dibeberkan Rizal, saat ditanyakan kepada salah satu cafe yang di Garut, manajemen cafe tersebut menyatakan jika PPKM ini menyiksa bagi pandapatan mereka.
Bukan saja terkait pendapatan berkurang yang mereka hadapi, tetapi banyak beban yang harus mereka tanggung, yaitu beban gaji ,beban listrik, beban air dan lai-lain yang berhubugan dengan beban perusahaan.
Bahkan beban pajak pun harus dipikirkan, mereka harus membayar tetapi pendapatan yang kurang akibat kebijakan PPKM.
Untuk itu, PD KAMMI Garut meminta pemerintah untuk turun tangan dalam masalah yang dihadapi para pelaku UMKM yang terkena dampak kebijakan PPKM ini.
“Kami menginginkan Rudi Gunawan selaku bupati Garut turun tangan untuk mengatisi masalah UMKM ini, apabila Rudi Gunawan tidak bisa menangani permasalahan ini, lebih baik mundur dari sekarang, karena tidak pantas dalam memimpin Garut,” kata Rizal.
“Pasalnya menangani masalah seperti ini saja tidak bisa menangani,” imbuhnya.
PD KAMMI Garut juga meminta DPRD Kabupaten Garut untuk membuat solusi terkait permasalahan UMKM yang terkena imbas PPKM. Karena DPRD adalah wakil kita di pemerintahan.
“DPRD Garut harus mendengar keluh kesah masyarakat yang menjerit akibat PPKM, jika tidak bisa mewakili suara dan aspirasi masyarakat, lebih baik juga turun dari jabatana nya, jangan fasilitas kami saja yang diwakilkan,” ujar M Rizal Saputra.
M Rizal saputra berpendapat, bahwa kebijakan PPKM di nilai kurang bijak, karena langkah tersebut berimbas di kalangan masyarakat.
Terkhusus di kalangan menengah kebawah yang terancam keberlangsungan hidupnya. Dimana penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dapurnya tidak sepenuhnya terpenuhi.
“Kebijakan PPKM ini harus segera di cabut jika rakyat yang terkena imbasnya tidak di jamin kehidupannya, karena hanya akan merrugikan masyarakat dikalangan menengah kebawah saja. Yang kaya tidak jadi kaya, dan yang miskin malah semakin menjadi-jadi karena kurang pendapatan,” pungkas M Rizal Saputra. (Ridwan)