WARTASATU.CO , GARUT – Carut marut pembangunan di Kabupaten Garut serasa tak pernah sepi dari pembahasan diruang-ruang publik.
Kasus demi kasus yang diproses Aparat Penegak Hukum (APH) menyajikan potret yang sangat memilukan. Teranyar APH menetapkan dan menahan tersangka proyek pembangunan pasar Leles.
Triliunan rupiah yang dialokasikan demi terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera, seakan tak menghasilkan apa-apa alias tak berguna, jika dibandingkan kehebohan proyek pembangunan yang jauh dari harapan masyarakat, bahkan berujung bui bagi para pelaku kejahatan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
Gelombang protes yang dilontarkan oleh masyarakat tak menyurutkan semangat oknum pejabat Pemkab dan oknum pengusaha untuk berlomba meraup keuntungan dengan cara yang tidak semestinya dan dalam kewajaran.
Alhasil masyarakat hanya bisa gigit jari dari apa yang telah oknum-oknum perbuat.
Setelah kasus pembangunan SOR Ciateul dan pasar Leles yang baru-baru ini ditetapkan tersangka nya oleh pihak Kejaksaan tinggi Jawa Barat (Kejati), kini muncul kembali protes warga masyarakat di Desa Cikondang Kecamatan Cisompet yang merasa dirugikan dari pihak terkait.
Salah satu tokoh pemuda Desa Cikondang, Aceng Ahmad, membenarkan bahwa di daerahnya ada pembangunan jalan yang dalam pengerjaannya diduga tidak dilaksanakan dengan baik.
Protes Warga
“Benar bahwa di desa saya ada pembangunan jalan yang pengerjaannya diduga tidak baik, karena baru dibangun selama 3 bulan, pembangunan jalan tersebut telah kembali rusak dan membuat kendaraan yang melaluinya bersusah payah,” ungkap Aceng Ahmad.
“Saya tak tahu harus mengadu kepada siapa. Saya berterimakasih kepada Bapak Bupati Garut yang telah berniat dan punya itikad baik untuk membuka akses ke desa kami. Tapi tolong berikan kami yang terbaik, jangan hambur-hamburkan uang rakyat tetapi hasilnya tidak baik,” imbuhnya.
Terkait adanya spanduk yang dipasang yang mengatasnamakan warga desa Cikondang di sekitaran Jalan Patriot komplek kantor Pemda Garut, Aceng menyebutnya sebagai bentuk protes, yang mudah-mudahan dapat dibaca oleh Bupati Garut.
“Karena kita tidak tahu harus mengadu kemana dan tak tahu caranya menyampaikan hal ini langsung ke Pak Bupati, maka kita pasang spanduk ini sebagai bentuk protes,” singkat Aceng Ahmad.
Aktivis Garut Turut Bicara
Ditempat yang sama, hal senada juga di ungkapkan Rawing Rantik seorang aktivis Garut.
Rawink mengatakan bahwa manajemen perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di Kabupaten Garut kurang baik.
“Inilah akibatnya jika pengelolaan pembangunan dibuat asal-asalan, ya seperti ini, amburadul, kasus-kasus yang seperti ini harus diusut tuntas, dari mulai oknum pejabat pemda sampai oknum pengusahanya.
Karena, jelas-jelas merugikan keuangan negara dan muaranya ke masyarakat Garut sendiri,” ujar Rawink.
Rawink juga menilai, dengan mencuatnya kasus-kasus pembangunan yang tidak selesai, mengindikasikan bahwa pengelolaan manajemen aparatur pun tidak baik.
“Sekarang ini banyak pembangunan yang, bahkan beberapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan program proyek harus berurusan dengan penegak hukum. Saya menilai, hal ini seiring dengan perilaku oknum pejabat pemda yang tak bertanggung jawab, terang Rawink.
“Kemarin saya baca di media, menurut statemen Pak Bupati Rudy Gunawan katanya Pejabat Pembuat Komitme (PPK) ramai-ramai mengundurkan diri, berarti ada yang salah didalam pemda itu. Sebetulnya saya mau bertanya, ada apa dengan Pemda Garut ini.?” ungkap Rawink.
Rawink juga menyikapi kinerja DPRD Kabupaten Garut yang dalam hal ini mempunyai fungsi pengawasan kebijakan Pemda.
“Ini juga nih DPRD Kabupaten Garut gak kedengaran suaranya dalam pengawasan kebijakan pemda, kemana aja, ayo DPRD Garut bertindak dong jangan diam aja, jangan sampai dipersepsikan DPRD melakukan pembiaran dengan hal-hal seperti ini,” ujarnya.
Klarifikasi Kades Cikondang
Sementara itu, dihubungi terpisah untuk dimintai klarifikasi adanya kegiatan proyek pembangunan jalan yang dinilai tak baik di desa nya, Kades Cikondang menjelaskan, sebetulnya pengerjaan pembangunan jalan sudah selesai.
Namun, kebetulan jalan utama lagi pengecoran, jalan kampung Negla-Darmaga dipakai jalan alternatif untuk angkutan bahan material ke jalan Cipageran pakai armada dampak truk.
Kades juga beralasan jalan yang dibangun tersebut yang (dipertanyakan media ini) berhubungan dengan tonase kendaraan yang melewati jalan tersebut tidak sebanding, selain dengan adanya hujan yang mengguyur daerah itu.
“Kebetulan waktu itu lagi sering turun hujan, mungkin tonase kendaraan yang bawa material pasir dan split (batu) tidak sebanding dengan kondisi jalan,” jelas Kades.
Tanggapan Kadis PUPR
Sementara itu, kepala dinas (Kadis) PUPR Kabupaten Garut, Ir. Hj. Luna Avriantini saat dimintai tanggapannya melalui pesan aplikasi mengatakan, akan mengecek ke pejabat pembuat komitmen (PPK) terkait adanya persoalan ini.
“Saya cek ke PPK nya dulu pak,” singkat Kadis PUPR. (Ridwan)