WARTASATU.CO , GARUT – Penangan penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh tim gugus tugas, salah satunya yang terjadi di pabrik milik PT Changsin jalan Propinsi Garut-Bandung, Kecamatan Leles dilakukan dengan penandatanganan fakta integritas bersama antara PT.Changsin, karyawan dan pemkab garut, pada Selasa, (15/12/2020).
Fakta integritas itu dibuat, karena adanya karyawan PT. Changsin yang positif Covid-19 sedikitnya 40 orang pertanggal 10 Desember, dan adanya satu orang meninggal dunia.
Namun, penanganan hanya dengan cara fakta integritas tanpa penutupan pabrik itu di kritisi Tatang Sumirat anggota DPRD Garut Komisi IV, yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) 3 Garut.
Melalui rilisnya, Tatang Sumirat mempertanyakan penanganan semacam itu.
“Apakah dengan penangan seperti itu efektif untuk dilakukan atau tindakan penanganan penyebaran Covid-19 sudah menjadi tindakan yang serius.? Atau bahkan sebaliknya. Apalagi di pt changsin diketemukan beberapa puluhan karyawan terkonfirmasi positif Covid 19,” kata legislator fraksi Gerindra DPRD Garut.
Lanjut dikatakan Tatang, ini bisa menimbulkan persepektif negatif pada pemerintah kabupaten (pemkab) dalam pola penangan Covid-19, Sabtu (19/12/2020).
Apakah harus mengambil langkah tegas penutupan dengan berbagai konsekuensi tentunya. contohnya, seperti yang dilakukan terhadap salah satu layanan kesehatan tingkat pertama sempat ditutup, karena ada petugas yang terkonfirmasi positif.
Padahal, bagaimana jika di daerah faskes tersebut sampai ditutup layanan kesehatan, sementara sangat dibutuhkan oleh warga. Tetapi di PT Changsin ini, selesai dengan fakta integritas dalam penanganya, ungkap anggota Komisi IV DPRD Garut selaku mitra kerja Dinas Kesehatan.
“Saya sangat khawatir, langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 hanya dengan dilakukan sebuah kesepakatan,” ujar Tatang Sumirat.
“Atau memang ada perlakuan khusus pada PT Changsin yang jumlah karyawannya mencapai 10.000 karyawan. Padahal, kita tahu di Kabupaten Garut perusahaan bukan hanya changsin saja, melainkan banyak perusahaan lain. Apalagi, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten menyatakan penyebaran sudah masuk Cluster pabrik,” bebernya.
Langkah-langkah seperti penyemprotan disinfektan diseluruh lingkungan pabrik itu hanya menjadi bagian untuk melakukan sterilisasi.
Alangkah baiknya dan efektif, jika diikuti dengan rapid test dan swab pada seluruh karyawan jika memang perlu dilakukan. Sehingga, dapat dilakukan test dan tracing pada karyawan, untuk mengetahui dengan pasti tingkat penyebarannya.
Bukan malah diselesaikan dengan penandatanganan fakta integritas, terang Tatang Sumirat anggota DPRD Garut.
Seyogianya test dan tracing ini menjadi tanggungjawab keselamatan kerja pihak perusahaan. Adapun menutup aktivitas pabrik, tergantung adanya keberanian dari pihak Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Garut, beber Tatang Sumirat.
Namun karena adanya sikap lunak dari Gugus Tugas, ini sangat menguntungkan pihak perusahaan dengan tidak meliburkan kegiatannya. Di sisi lain, dengan adanya penambahan jumlah yang terkonfirmasi Covid-19 sangat beresiko.
Kemungkinan virus Covid-19 juga menempel pada uang gaji karyawan, termasuk uang yang beredar di seluruh masyarakat, di kabupaten garut khususnya.
Bisa saja terjadi penyebaran melalui uang, itu sangat rentan, dan itu terjadi perputaran setiap detik tanpa disadari. Termasuk produk yang dihasilkan oleh pabrik, sehingga penyebarannya akan lebih meluas.
Tentu, hal ini akan lebih memperburuk nama pabrik yang mengeluarkan produk tersebut, jika nantinya penularan Covid-19 terbukti dari produk yang di produksinya, pungkas Tatang Sumirat anggota DPRD Dapil 3 Garut. (RA)