WARTASATU.CO, Karawang – Para anggota legislatif Kabupaten Karawang harus menerima gaji pertamanya tanpa uang tunjangan yang lengkap. Pasalnya, sembilan uang tunjangan yang seharusnya diterima anggota DPRD ini terganjal oleh belum adanya Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Karawang, Agus Mulyana, membenarkan hal tersebut saat ditemui dejurnal.com di halaman DPRD Kabupaten Karawang, Kamis (29/8/2019).
“Untuk gaji anggota legislatif tak ada masalah,” ujar Agus.
Ia menambahkan, gaji anggota DPRP mengacu terhadap PP Nomor 12 yang menyatakan anggota legislatif mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan.
Baca : Belum Terbentuk AKD, Dewan Tidak Berhak Dapat Tunjangan
“Namun karena pimpinan dewan definitif belum terbentuk, semua anggota legislatif menerima haknya semua sama,” ujarnya.
Untuk tunjangan, lanjut Agus, dari sembilan tunjangan yang harusnya diterima akan diberikan dua tunjangan saja yaitu tunjangan transportasi dan tunjangan perumahaan.
“Tunjangan lainnya diberikan menunggu pimpinan dewan definitif,” tandasnya.
Batasan waktu, imbuh Agus, tergantung dari keputusan para petinggi partai politik dalam menentukan pimpinan DPRD definitif.
“Tak ada batasan waktu yang diatur dalam PP Nomor 12, yang pasti setelelah ada pimpinan dewan definitif dan alat kelengkapan dewan lainnya lengkap,” pungkasnya.***Her/Rif