WARTASATU.CO, GARUT – Bertempat di Pendopo, Bupati Garut H. Rudi Gunawan melepas 250 aparatur desa se Kaputen Garut yang mengikuti Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penglolaan Keuangan Desa 2022 selama 4 hari (24-27 Mei) di Hotel Horizon Bandung, Selasa (24/5/2022).
Dalam sambutannya Bupati Garut H. Rudy Gunawan mengatakan, berapapun dana yang dikelola desa, itu adalah uang negara berindikasi terhadap hukum. Karena barang siapa yang melakukan baik perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan uang negara yang menyebabkan kerugian negara.
Dua unsur tersebut terpenuhi, kata Rudy, maka sanksinya adalah pidana.
“Saya sama dengan kepala desa tidak ada kewenangan mengolah uang karena kita sudah melimpahkan. Bupati adalah penanggung jawab tertinggi keuangan daerah, sedangkan kepala desa adalah penanggung jawab tertinggi keungan desa,” katanya.
Rudy menerangkan, bupati pada tanggal 30 Desember melimpahkan kewenangan itu pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah). Pejabat pengelola keuangan daerah di jabat oleh kepala BPKAD melimpahkan pada pengguna anggaran perkepala dinas dan menunjuk bendahara.
“Ini bagian bagaimana supaya kita semua harus paham tentang itu, juga di kepala desa. Kepala desa tidak bisa mengeluarkan cek, sayapun tidak bisa mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) karena sudah dilimpahkan,” ujarnya.
Untuk memahami terhadap pengelolaan keuangan desa, Rudy menyarankan harus diadakan pendidikan dan latihan.
Lanjut Rudy, pihaknya meminta pada kepala desa dan dorongan dari BPMPD, Apdesi supaya jangan ragu-ragu mengeluarkan anggaran bagi peningkatan kualitas aparatur desa. Kata dia, Keluarkan uang dengan ketentuan yang berlaku
Dan tentunya, Rudy berharap, sistim keuangan desa yang sekarang sudah berbasis elektronik, di jadikan sebagai model.
“Saya ingin semua perangkat desa di Kabupaten Garut profesional. Apalagi ada sistim pengelolaan keuangan desa,” ungkapnya.
“Saya ucapkan terima kasih pada Apdesi Jawa Barat, Apdesi Garut dan para kepala desa yang telah menganggarkan peningkatan kualitas SDM untuk pengelolaan keuangan di desa,” ucapnya.
Diketahui, Bimtek ini diselenggarakan oleh Satu perusahaan Bimbingan Teknis bernama Lembaga Pengembangan Aparatur Pemerintah (Lempana).(Tadz)