WARTASATU.CO , GARUT – Aksi mahasiswa dampak dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dan keberpihakan Anggaran ke pembangunan ibu kota negara (IKN) ketimbang mengkonsentrasikan Anggaran tersebut kepada masyarakat yang saat ini tengah kesulitan dan masih dalam pemulihan dampak dari pandemi Covid-19 kembali dilakukan oleh mahasiswa yang ada di Kabupaten Garut, Rabu (13/04/2022).
Aksi mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Intelektual Rakyat Garut (FOINTER) ini memulai aksinya dengan orasi didepan gedung DPRD Garut.
Dalam orasinya, mahasiswa mempertanyakan langkah dan upaya membuat kebijakan apa Pemda Garut demi mengantisipasi angka kemiskinan yang menaik, harga kebutuhan pokok termasuk kebutuhan belajar mengajar yang dirasa mencekik dan susahnya mencari BBM jenis pertalite yang harganya relatif lebih murah ketimbang BBM jenis lainnya.
FOINTER Garut pun mempertanyakan peran Pemda dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat dan program Pemda yang mana yang bisa digunakan untuk mengcover masyarakat miskin.
Karena, mereka menilai selama ini dominan peran pemerintah pusat dengan program bantuan sosial dan subsidi.
Setelah orasi didepan gedung DPRD, FOINTER Garut pun diterima audensi oleh Pemda Garut yang dihadiri 3 unsur Forkopimda diantaranya Bupati, Dandim dan Kapolres Garut didalam ruang Paripurna DPRD Garut.
Namun mahasiswa merasa kecewa dengan tidak ada satu pun perwakilan dari anggota maupun pimpinan DPRD hadir pada audensi tersebut.
Meskipun Bupati H. Rudy Gunawan bersedia berdialog dan menampung aspirasi mahasiswa, namun mereka tetap menginginkan anggota DPRD yang merepresentasikan perwakilan rakyat turut hadir. Karena dalam audensi yang akan dibahas terkait kebijakan yang harus diambil oleh eksekutif melalui Bupati dan legislatif melalui DPRD.
Dikatakan Bupati, ketidakhadiran anggota DPRD ini karena ada kegiatan Pansus. Sementara ketua DPRD sedang sakit dan salah seorang pimpinan DPRD bersama Sekwan sedang ke Jakarta dalam rangka meneruskan aspirasi aksi pada 11 April lalu.
Meski Bupati telah menjelaskan kondisi DPRD saat ini, FOINTER Garut tetap bergeming pada pendirian tidak mau berdialog tanpa adanya perwakilan DPRD yang hadir. Sehingga akhirnya audensi mereka batalkan dan membuat pernyataan mosi tidak percaya kepada DPRD Garut yang anggotanya 50 orang tersebut.
Dalam rilisnya, sejatinya FOINTER Garut akan menyampaikan kajiannya yang berhubungan dengan ketahanan pangan, penyediaan pendistribusian harga jual eceran BBM, harmonisasi perpajakan dan kewenangan pemerintahan daerah.
Ditanyakan alasan mosi tidak percaya kepada DPRD Garut, Sulton Hidayatulloh komponen aksi dari HMI Cabang Garut mengatakan, materi audensi hari ini sangat berhubungan dengan DPRD Kabupaten Garut. Tapi nyatanya di gedung DPRD tidak ada satu orang pun anggota yang hadir.
“Maka bagi kita, itu (ketidakhadiran anggota DPRD) tidak elok kalau semuanya 50 anggota dewan itu tidak ada di gedung DPRD. Kita meminta perwakilan saja, tidak apa-apa,” ungkap Sulton Hidayatulloh.
“Untuk itu kita menyimpulkan dan berspekulasi bahwa DPRD Kabupaten Garut sudah tidak kooperatif dan aspirataif terhadap rakyat,” tegasnya.
Dikatakan Sulton, FOINTER Garut pun berencana melakukan aksi lagi dengan jumlah massa yang lebih besar sampai aspirasi dan tuntutannya sesuai dengan kajian diterima Pemda Garut yakni eksekutif dan pihak legislatif.
“Bahwa rakyat di Kabupaten Garut khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia hari ini sedang tercekik dampak kenaikan BBM dan PPN dan harus diselamatkan melalui kebijakan,” tukasnya.
Setelah mosi tidak percaya kepada DPRD Garut tersebut, Sulton berencana membuat surat terbuka mosi tidak percaya kepada pengurus/pimpinan Partai yang memiliki kursi unsur pimpinan DPRD Garut. Baik kepada partai di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Ketua Partai yang ada di pusat.
“Hal ini akan dilakukan agar partai tersebut mengetahui sejauh mana kinerja para kadernya yang menjadi pimpinan di DPRD Garut. Inipun dapat dilakukan sebagai bahan evaluasi bagi partai yang bersangkutan terkait kadernya yang duduk dikuasai ketua dan pimpinan di DPRD Kabupaten Garut,” pungkasnya. (**)