WARTASATU.CO , GARUT – Periode ke -2 kepemimpinan Bupati dan wakil bupati Garut, H. Rudy Gunawan, SH.,MH.,MP dan dr. Helmi Budiman telah memasuki pertengahan masa kekuasaannya sebagai orang nomor satu di Kabupaten Garut di tahun 2021 ini.
Rentetan program pembangunan pun telah dilaksanakan meski tertatih-tatih karena diterpa pandemi Covid -19 yang melanda di dua tahun belakangan ini.
Salah satu program yang sangat dinanti oleh masyarakat ditahun 2021 adalah tentang rencana penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dipusat kota Garut.
Menurut informasi dari anggota DPRD, Pemkab Garut melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Disperindag ESDM) telah melayangkan surat kepada Komisi III DPRD untuk meminta saran dan pendapat tentang penataan PKL.
Hal tersebut membuktikan bahwa pemkab Garut akan serius menata pusat kota, sehingga diharapkan tercapainya ketertiban dan keindahan.
Menyoal penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang rencananya sudah disampaikan oleh Pemkab Garut kepada Komisi III DPRD melalui permintaan saran dan pendapat, membuat Rawink Rantik turut memberikan pandangannya.
Sebagai seorang aktivis Garut yang juga sudah lama bergelut di dunia PKL, Rawink Rantik mendukung upaya pemkab Garut dalam penataan PKL sebagai upaya pemberdayaan pedagang kecil.
Namun disisi lain, Rawink Rantik mengkritisi kebijakan Pemkab Garut yang sampai hari ini tidak pernah menyelesaikan persoalan pembabgunan Gedung PKL yang di gadang-gadang sebagai upaya penataan PKL.
“Saya mendukung upaya Pemda ini, namun jika persoalan penataan PKL yang dilakukan oleh bupati dan wakilnya ini hanya untuk menghambur-hamburkan uang seperti pembangunan gedung PKL, maka saya tidak segan akan melawan rezim ini,” tegas Rawink.
“Harap di ingat, kota itu jangan diidentikan dengan PKL saja, ada banyak masalah yang harus diselesaikan secara komprehensif bukan hanya parsial. Dimana, disana ada juga pengamen, becak, pedagang toko, area parkir dan lainnya, yang semua harus dikaji secara menyeluruh,” ungkap Rawink.
Rawink menyayangkan pemkab Garut yang dipimpin H. Rudy Gunawan dan dr. Helmi Budiman di kali kedua periode ini masih belum mampu memberikan solusi bagi keberadaan PKL di Kabupaten Garut.
“Saya heran Rudy dan Helmi tak mampu berfikir strategis tentang keberadaan PKL, padahal PKL itu aset daerah, mereka itu bisa menjadi penopang ekonomi masyarakat,” ujarnya.
“Saya pikir yang harus dirubah ini bukan PKL nya tetapi mindset Rudy dan Helmi nya,” Imbuh Rawink.
“Jika PKL dianggap memberikan ketidakindahan, kenapa tidak mengubah status sekitar kota ini dari status pusat kota menjadi pusat wisata kota. Supaya semua faktor bisa diperbaiki dan berdayagunakan, bukan Disperindag saja yang harus terlibat disana, ada dinas LH, Perkim, PUPR, Dishub, Disparbud, dan lainnya,” pungkas Rawink.