WARTASATU.CO , GARUT – Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Garut saat ini dirasakan masih belum maksimal, padahal potensi pendapatan masih bisa terus ditingkatkan dan dimaksimalkan oleh pemerintah daerah.
Salah satu yang disorot anggota DPRD Kabupaten Garut dari Komisi III selaku mitra kerja eksekutif yang membidangi pendapatan, adalah Dinas Perhubungan (Dishub).
Diantara sekian banyak SKPD, Dinas Perhubungan (Dishub) sejatinya menjadi salah satu dinas yang memiliki potensi untuk mendulang pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, demikian dikatakan Asep Mulyana anggota Komisi III DPRD Garut, Senin (26/04/2021).
“Selain pendapatan dari sektor perparkiran, Dishub juga berpotensi menaikkan PAD dari pendapatan retribusi uji KIR kendaraan. Karena, jumlah kendaraan yang tiap tahun meningkat,” ujar anggota DPRD asal Fraksi Gerindra.
Selaku anggota komisi III, pria yang karib disapa Kang Asep mendorong Dishub agar dapat meningkatkan PAD. Kang Asep berharap, Dishub memiliki inovasi dalam upaya peningkatan PAD dan peningkatan pelayanan publik.
Dengan demografi Kabupaten Garut yang luas dan jarak antar masyarakat ke kota Kabupaten maupun Kota Kecamatan yang cukup jauh, anggota DPRD yang terpilih dari dapil 1 Garut inipun memberikan saran agar Dishub memiliki pelayanan Uji KIR keliling, yang konsepnya tak jauh berbeda dengan pelayanan Samsat Keliling milik Bapenda dan Sim Keliling milik Kepolisian.
“Dengan adanya layanan berupa Uji KIR mobile, selain potensi pendapatan meningkat juga dirasa dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyatakat. Pola ‘jemput bola’ ini kita harap sudah dalam perencanaan Dishub,” ujar Kang Asep.
“Saat ini kantor pelayanan Uji KIR Dishub ada di perkotaan, bayangkan masyarakat 11 kecamatan yang berada jauh di selatan Garut, dan masyarakat yang ada di 10 Kecamatan di utara Garut saat ingin Uji KIR, tentu biaya dan waktu cukup menjadi kendala bagi masyarakat,” imbuh Kang Asep.
Sambung anggota DPRD Garut, selain melalui inovasi sarana prasarana fisik, potensi pendapatan juga dapat dikelola dengan baik dan diminimalisir tingkat kebocorannya melalui penigkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM), seperti keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
“Saya sarankan agar Dishub juga terus dapat meng upgrade kapasitas SDM nya. Untuk mengupayakan agar potensi PAD yang ada di Dinasnya meningkat dan meminimalisir kebocoran PAD, rasanya perlu bagi Dishub memiliki aparatur PPNS yang memadai,” pungkas Asep Mulyana anggota komisi III DPRD Garut. (Ridwan)