WARTASATU.CO , GARUT – Kabupaten Garut melalui Bupati H. Rudy Gunawan saat ini tengah gencar membangun, baik infrastruktur gedung, jalan, akses jalan baru maupun pembangunan peningkatan sumberdaya manusia melalui serangkaian program.
Program dari Bupati H. Rudy Gunawan tersebut mendapatkan banyak apresiasi dari kalangan masyarakat, anggota DPRD maupun organisasi dan lembaga swadaya masyarakat. Karena, program Bupati tersebut di nilai baik dan memang dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Garut.
Namun, program dari Bupati yang menjabat dua periode ini tidak semuanya berakhir mulus sesuai harapan, ada saja kendala dan bahkan hingga persoalan hukum yang menyertai program-program ini. Hal ini tentu disayangkan, karena mengganggu program pembangunan dan kondisi keuangan pemerintah.
Tentu, sebagai pembuat kebijakan, Bupati sudah baik dalam membuat kebijakan pembangunan, selayaknya hal ini ditunjang oleh kemampuan implementasi para bawahan bupati yang ada di tiap-tiap SKPD. Agar mampu mengawal program bupati dengan baik dan tanpa adanya persoalan, terlebih persoalan hukum.
Saat ini persoalan dari dampak pembangunan pun mulai muncul, yang salah satunya dari proyek pembangunan/perbaikan jalan di daerah Kecamatan Pakenjeng. Tepatnya di jalan Pangendongan Cibogo.
Dikatakan Tatang Sumirat salah seorang anggota DPRD asal fraksi Gerindra, sangat menyesalkan dengan proyek jalan sebesar Rp. 4 miliar tersebut yang baru juga selesai pembangunannya tapi saat ini kondisi jalan tersebut telah kembali rusak.
Hal ini ia sampaikan ke media setelah ia mengunjungi lokasi tersebut, sebelum meninjau lokasi, ia mengaku di komplain banyak tokoh dan masyarakat disana yang mengeluhkan kondisi jalan yang belum lama dibangun pemerintah.
“Berawal dari laporan masyarakat, lalu saya meninjau langsung ke lokasi dan saya sangat menyesalka jalan Pangendongan Cibogo Pakenjeng yang dibangun senilai Rp. 4 Miliar, tapi saat ini kondisinya mulai kembali rusak. Padahal baru juga 5 bulan dibangun, katanya dibangun dengan kualitas hotmix, tapi koq seperti ini kondisinya,” kata Tatang Sumirat legislator DPRD Garut.
“Bagaimana bisa kondisinya sepertu itu,? kan ada pengwas teknis dinas PUPR, disana juga ada penerima hasil pekerjaan, itu kan bisa dilihat dari struktur hasilnya dilapangan sesuai apa tidak, imbuhnya.
“Kalau pengawas teknis dan penerima hasil asal-asalan (asal menerima tanpa cek detil) sangat memungkinkan timbulnya kerugian keuangan negara, maka masyarakat wajib berpartisipasi untuk melihat dan terlibat langsung dilapangan bersama-sama pada saat pelaksaanaan dan pengerjaan. Kedepan, jangan percaya sepenuhnya sama pengawas dari PUPR maupun penerima hasil dari PUPR,” ujar legislator asal dapil III Garut.
Menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD, Tatang Sumirat pun meminta agar Inspektorat, BPKP atau BPK maupun aparat penegak hukum (APH) agar turut mengawasi dan mengawal program Bupati Garut yang sangat baik dalam kebijakan pembangunan. Agar kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam visi misi Bupati Garut berhasil, dan tidak dipakai ewuh pakewuh oleh para anak buahnya yang ada di tiap-tiap SKPD.
Tatang Sumirat pun meminta agar masyarakat nantinya dapat mengawasi dan mengawal pekerjaan lanjutan jalan Tegalgede-Cibogo dan lanjutan jalan Cibogo-Pangendongan
“Nanti silahkan masyarakat atau kita yang ikut terlibat membawa alat ukuran, bawa alat ketebalan pada saat pengerjaan, terutama pada pelaksanaan jalan lanjutan Tegalgede-Cibogo dan lanjutan Cibogo-Pangendongan,” terang Tatang Sumirat.
“Sayang anggaran, jika kita warga pakenjeng tidak bersama-sama mengawal program yang baik untuk masyarakat. Jangan sampai terjadai pelaksanaan hasil seperti yang diatas tadi,” pungkasnya. (Ridwan)