WARTASATU.CO , GARUT – Penolakan terhadap potensi kerusakan alam dan ekosistem pada rencana pembangunan jalan poros tengah Cilawu – Banjarwangi di Kabupaten Garut yang tidak menempuh prosedur perijinan pinjam pakai hutan dan kajian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), berujung dengan aksi unjuk rasa hari ini, (03/03/2020).
Unjuk rasa yang tergabung dalam nama Konsorsium Penyelamatan Cikuray ini, mulai bergerak dari titik kumpulnya di jalan Patriot. Ratusan masa melakukan longmarch ke bundaran Simpang Lima Tarogong dan berakhir di Gedung DPRD Garut.
Melalui pers rilis yang diterima media ini, pihak konsorsium yang dikoordinir Aa Usep Ebit Mulyana menyatakan, krisis ekologis di Kabupaten Garut kian memuncak, ditandai dengan kekeringan, longsor, banjir bandang, yang terjadi secara massif dalam beberapa tahun terakhir.
“Kerusakan sumber daya alam yang menimbulkan dampak penurunan daya dukung kehidupan, semakin terbatasnya suplai air bersih bagi kebutuhan rumah tangga, pertanian, perikanan, peternakan dan industri, serta dampak lanjutan munculnya krisis ekonomi dan moral bangsa,” ujar Aa Ebit.
Pihak konsorsium menyatakan, penyumbang terbesar kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Garut adalah produk-produk kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan pembangunan yang abai terhadap kaidah-kaidah lingkungan hidup.
“Padahal dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat, wilayah Kabupaten Garut diposisikan sebagai kawasan lindung yang merupakan daerah penyangga Ibu kota Provinsi Jawa Barat,” tandasnya.
Ditengah issue kerusakan lingkungan hidup dan potensi bencana ekologis yang terus meningkat, arah pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Garut masih mengedepankan sisi eksploitasi sumber daya alam dibanding upaya-upaya pemulihan daya dukung lingkungan untuk pembangunan.
“Hal ini tentu sangat berbahaya bagi keberlanjutan sumber-sumber penting yang menjadi faktor utama penyangga kehidupan masyarakat. Apabila kondisi ini dibiarkan terus berlanjut, maka ancaman terbesar, tidak hanya penurunan tingkat kesejahteraan pada setiap generasi, tapi kepercayaan publik kepada pemerintahan daerah serta munculnya konflik-konflik sumberdaya alam yang merusak stabilitas negara,” katanya.
Selain itu, konsorsium juga menegasakan, salah satu contoh kebijakan dan program pembangunan pemerintahan Kabupaten Garut yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti aspek lingkungan hidup, serta bertentangan dengan perangkat Undang-undang/peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup adalah pembukaan jalan baru dan perencanaan pembangunan Jalan poros tengah antara Kecamatan Cilawu dan Banjarwangi.
“Kegiatan ini tidak mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, kesejahteraan dan kebencanaan
kegiatan dan rencana pembangunan jalan poros antar Kecamatan Cilawu dan Banjarwangi berada di daerah tangkapan air/hulu sungai DAS Cikaengan dan DAS Ciwulan. DAS Cikaengan mengalir melewati Kacamatan Banjarwangi, Kecamatan Singajaya, Kecamatan Peundeuy dan Kecamatan Cibalong,” ujarnya.
Sungai Cikaengan merupakan sungai yang menjadi sumber air bagi areal pesawahan, perikanan dan untuk kebutuhan air bersih masyarakat. Selain itu, di sungai Cikaengan sedang dibangun bendungan untuk kepentingan energi pembangkit listri/mikrohidro.
“Sehingga dampak kerusakan hulu sungai sebagai sumber mata air akan menimbulkan kerugian besar. Bukan hanya untuk masyarakat, tapi kerugian bagi negara terkait suplay kebutuhan listrik,” beber konsorsium.
“Daerah Aliran Sungai Ciwulan yang mengalir ke Kecamatan Cilawu serta melintas Kabupaten Tasikmalaya dan bermuara di laut selatan tentu memiliki fungsi strategis bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat, baik yang terkena dampak langsung maupun masyarakat umum. karena hilangnya sumber-sumber pangan akan menyebabkan krisis dan penurunan stabiltas negara,” tambahnya.
Konsorsium memaparkan, kegiatan dan rencana pembangunan jalan poros antar Kecamatan Cilawu dan Banjarwangi berada dikawasan yang memiliki struktur tanah yang gembur. Dengan tingkat kecuraman yang tinggi, sehingga ini dapat menimbulkan erosi yang akan berdampak pada buruknya kondisi pertanian dan peningkatan kerentanan bencana longsor dan banjir bandang.
Kegiatan dan rencana pembangunan jalan poros antar Kecamatan Cilawu dan Banjarwangi berada di Kawasan hutan yang menjadi habitat satwa-satwa dilindungi, seperti Macan Tutul, Owa Jawa, Elang, Lutung, Merak hijau dan lain-lain.
“Tentunya pembangunan ini akan merusak ekosistem Kawasan yang berdampak bagi kepunahan satwa-satwa dilindungi tersebut. Dan seperti yang kita ketahui bersama Kawasan hutan yang masih tergolong baik dari setiap lereng gunung Cikuray adalah Kawasan antara Kecamatan Cilawu dan Banjarwangi, yang menjadi lokasi rencana pembangunan jalan poros tersebut,” paparnya.
Selain tidak menghormati aspek lingkungan, pembangunan tersebut juga tidak aspek hukum dan kebijakan pembangunan jalan poros tengah antara Kecamatan Cilawu dan Banjarwangi, dilaksanakan dengan tidak dilengkapi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tidak memegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan, serta tidak terbukanya mengenai perencanaan pembangunan.
“Sehingga, pembukaan jalan tersebut terindikasi tidak memiliki kajian study kelayakan dan tidak sesuai dengan kriteria-kriteria mengenai pembangunan jalan seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Aa Ebit.
Pembangunan jalan poros tengah antara Kecamatan Cilawu dan Banjarwangi berada di kawasan yang memiliki fungsi lindung dalam penataan ruang Kabupaten Garut. Sehingga kedepan akan terjadi penurunan fungsi Kawasan dan akan berdampak pada kecamatan-kecamatan lain yang mendafat manfaat dari fungsi Kawasan tersebut.
Dengan beberapa tinjauan di atas, serta berdasar pada pemberitaan di media massa, bahwa kegiatan tersebut sudah diakui bersalah oleh pihak Bupati Garut, Rudy Gunawan dengan tidak memiliki AMDAL dan ijin pinjam pakai Kawasan hutan. Maka dengan tegas pihak konsorsium menuntut agar aparat penegak hukum untuk segera melakukan tindakan-tindakan hukum kepada pemerintah daerah Kabupaten Garut.
“Dalam hal ini pihak eksekutif yang merencanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut. Segera tangkap dan adili demi terwujudnya keadilan sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang 1945,” tegasnya.
Selanjutnya, aparat penegak hukum diharapkan untuk segera melakukan tindakan-tindakan hukum, kepada pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Garut), atas kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang/peraturan yang berlaku dan telah menyebabkan pengrusakan-pengrusakan hutan, serta gagal dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pungkas konsorsium dalam rilisnya.
Sebelumnya, dilansir dari newsredaksi7, komisi II DPRD Kabupaten Garut telah melakukan peninjauan lokasi rencana pembangunan jalan pros tengah Cilawu Banjarwangi. Dikatakan Hamzah, “Kedatang kami Komisi II, sebagai tindak lanjut banyaknya keluhan dari berbagai elemen serta muncul konflik penolakan pembangunan,” kata wakil ketua komisi II.
Dikatakan politisi PAN Garut, selain pembangunanya telah merusak lingkungan dan hutan. Dalam pembangunannya sudah jelas tidak dilengkapi dengan kajian yang baik termasuk Amdal, seperti yang dikemukakan Wakil Bupati Garut, dr Helmi Budiman.
“Kalau telah terjadi adanya kerusakan hutan dan lingkungan. Pemkab Garut harus bertanggung jawab. Ini masuk dan melabarak Undang-Undang Lingkungan Hidup,” tegasnya. (Ra)