WARTASATU.CO, Garut – Pandangan Fraksi Demokrat pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Garut yang secara gamblang menyebutkan tentang kondisi PDAM Tirta Intan yang harus dibenahi ternyata bukan hanya sekedar pandangan, namun secara fakta di lapangan memang harus ada pembenahan signifikan.
Mulai dari manajemen pengelolaan PDAM Tirta Intan yang dinilai bobrok dan tak kunjung ada perubahan ditambah dengan munculnya konflik internal yang memperebutkan jabatan politis Direksi PDAM.
Belum usai polemik itu, muncul lagi persoalan sistem PPOB yang dipertahankan salah satu direksi yang diduga karena ada setoran puluhan juta rupiah dengan janji setelah tiga bulan akan dijadikan karyawan tetap PDAM.
Salah satu korban PPOB mengungkapkan kepada dejurnal.com bahwa apa yang dijanjikan itu tidak terbukti.
“Nyatanya sudah 1,5 tahun tidak terbukti, yang ada tiap bulan hanya dapat seratus sampai tiga ratus ribu rupiah,” ungkapnya.
Di lain pihak, beberapa direksi lainnya minta sistem PPOB dibubarkan karena berbagai alasan tidak mencapai target, malah jadi beban PDAM.
Wajar dan pantas jika kondisi PDAM Tirta Intan ini menjadi sorotan tajam dan secara gamblang ditelanjangi oleh pandangan Fraksi Demokrat dalam Rapat Paripurna DPRD dan Pemda Kabupaten Garut harus benar selektif dalam memilih Direksi.
Sementara bagaimanakah nasib PPOB selanjutnya, siapa yang harus mempertanggung jawabkannya?***
Yohaness