WARTASATU.CO , GARUT – Maraknya persoalan pada proses pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Garut sangat disayangkan KH. Aceng Abdul Mujib, M.Ag.
Dikatakan pria yang karib disapa Aceng Mujib, banyaknya persoalan pada Pilkades serentak tahun ini karena ketidak siapan penyelenggara, dalam hal ini tentunya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) selaku ketua PPKD tingkat Kabupaten.
Ketidaksiapan ini dapat dilihat dari awal proses tahapan, dimana DPMD seharusnya bisa memberikan masukan yang baik pada terbitnya Perbup 11 tahun 2021 tentang Pilkades. Namun, Perbup tentang Pilkades tersebut menyisakan tanya sehingga dikeluhkan masyarakat dan praktis hukum, ungkap KH. Aceng Mujib.
Selain faktor ketidaksiapan, lanjut KH. Aceng Mujib, kekacauan Pilkades dibeberapa desa saat ini curiga karena ketidak becusan Kepala Dinas DPMD dalam hal ini selaku ketua panitia pemilihan kepala desa (PPKD) tingkat Kabupaten dalam menganalisa persoalan, berkomunikasi dan melakukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul.
“Saya curiga Kadis DPMD tidak becus dalam menangani persoalan pada Pilkades, sehinga persoalan pilkades menjadi gejolak di masyarakat dan semakin membesar. Seharusnya, sebagai panitia Pilkades, Kadis sudah punya pemetaan dan analisa kerawanan serta pola penyelesaian dengan baik,” tegas KH. Aceng Mujib.
KH. Aceng Mujib juga menyesalkan buruknya pola komunikasi dari Kadis DPMD selaku ketua panitia pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten.
“Saya sangat menyesalkan pola komunikasi yang buruk dari PPKD tingkat Kabupaten. Bagaimana mau menyelesaikan persoalan, kalau komunikasi yang baik saja tidak bisa dilakukan. Di telpon pun tidak diangkat,” ujar KH. Aceng Mujib dengan nada kesal.
“Kalau ada persoalan, baiknya dihadapi jangan malah lari,” tegas KH. Aceng Mujib, Jumat (28/05/2021).
Dengan banyaknya persoalan pada Pilkades tahun ini, KH. Aceng Mujib berharap Bupati Garut melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD dan Ketua PPKD tingkat Kabupaten. (Ridwan)