WARTASATU.CO , GARUT – Perbedaan data angka stunting antara Kementrian Kesehatan/pusat dengan Kabupaten Garut sangat jauh. Pusat menunjukan diangka 35 persen sedangkan Kabupaten Garut diangka 13 persen.
Menurut Yudha Puja Turnawan Anggota DPRD Garut komisi 4 dari fraksi PDI Perjuangan, data pusat itu berdasarkan data dari pihak kabupaten hasil penimbangan dan pengukuran pada bulan Februari.
“Data pusat itu pada bulan Februari itu hasil penimbangan sebenarnya dari Kabupaten Garut itu sendiri,” katanya usai Reses Masa Sidang II Tahun 2022 Daerah Pemilihan I di Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota, Selasa (7/6/2022)
Dikatakan Yudha, kita tidak bisa serta merta menyalahkan pusat bahwa data dari pusat itu tidak valid dan relevan.
“Data pada bulan Februari itu hasil penimbangan ibu-ibu pos yandu di tiap-tiap RW. Sedangkan alat timbang dan ukur tinggi badan yang dipakai tidak berstandar WHO,” katanya.
Dan sekarang, lanjut Yudha, Bapak Bupati secara serius mengetahui alat timbang dan ukur yang akurat itu terbatas.
Yudha mengatakan, tidak semua desa kelurahan memliki alat timbang dan ukur berstandar WHO bahkan puskesmas saja, kata Yudha, hanya punya beberapa alat tersebut.
Otomatis, lanjut Yudha, untuk penimbangan dan pengukuran memakan waktu lama karena petugasnya langsung dari puskesmas.
Data yang dianggap berbeda sekarang ini, akan dibuktikan pada Bulan Juni yang dilakukan oleh 67 puskesmas se Kabupaten Garut dengan alat berstandar WHO.
“Kita menunggu sampai selesai selama Bulan Juni, sehingga kita mengetahui data ril nya seperti apa data bayi yang stunting,” terangnya.
Nantinya kalau sudah ada hasilnya berapa di Kabupaten Garut, dikatakan Yudha, tinggal kita mengalokasikan anggaran untuk mengantisipasi stunting.
“Apakah pemberian PMT nya, pemberian makanan tambahan termasuk ketika suatu wilayah level stuntingnya tinggi berharap ada pembangunan sanitasi yang baik, sanitasi berbasis masyarakat yang kemudian bisa mengurangi ancaman kesehatan yang salah satunya penyebab stuning,” pungkasnya. (Tadz)