WARTASATU.CO , GARUT – Reses Anggota DPRD Kabupaten Garut di hari ketiga Deden Sopian S.HI ketua fraksi Golkar di hadiri oleh konstituen dari dua kecamatan yaitu Kadungora dan Leles.
“Sengaja reses kali ini saya menghadirkan konstituen cukup banyak sekitar 200 undangan. Hal ini saya lakukan agar situasi perubahan dari pandemi covid 19 kepada situasi endemi bisa terasa, dan pemikiran mereka menuju normal tanpa beban ketakutan,” ujarnya.
“Walau tetap saya ingatkan selalu memperhatikan protokol kesehatan di situasi dan lokasi tertentu,” imbuh Deden Sopia S.HI politisi senior Partai Golkar.
Pria yang karib disapa Kang Deden memaparkan dua masalah yang sedang dihadapi masyarakat garut yakni Stunting dan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak Sapi dan Kambing hingga ditetapkannya KLB.
“Saya sosialisasikan diantaranya penanganan stunting dan penyakit ternak PMK. Saya mengupas pula penguatan wawasan kebangsaan mungpung masih bulan kelahiran Pancasila,” ujar anggota DPRD asal dapil 2 Garut.
Sementara itu, masyarakat yang hadir turut mengucapkan terima kasih atas realisasi dari usungan program yang telah di bahas dan diajukan di tahun Anggaran 2021, diantaranya readymix (betonisasi) jalan lingkar pasar Salamanjah dan jalan baru Otista di kecamatan Kadungora dan jalan lingkar Iqro tutugan di Kecamatan Leles.
“Dengan terbangun nya jalan tersebut terasa mengurangi kemacetan yang biasa terjadi antara Leles – Kadungora,” ujar masyarakat yang hadir.
“Untuk kedepan, melalui reses hari ini mereka masih berharap dorongan kepada kami agar membantu melanjutkan pembenahan wisata alam Haruman Jingga, yang alhamdulillah jalan menuju ke sana sudah baik atas bantuan Kementrian Pemuda dan Olahtaga juga Pemda Garut,” terang Kang Deden anggota DPRD Garut.
Selain itu, Kang Deden juga diminta untuk membantu fasilitasi wisata desa yang ada di Kadungora dan Leles, memberdayakan bangunan PNPM Kecamatan Kadungora yang mangkrak, pembangunan rutilahu, fasilitas air bersih melalui sumur artesis, perbaikan lingkungan kumuh, rehab bendung irigasi, serta jalan produksi dan bantuan permodalan UMKM.
“Tentunya hal ini harus kita tampung sebagai laporan hasil reses melalui pimpinan dewan, agar bisa di perjuangkan dalam pembahasan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) tahun Anggaran 2024,” pungkas legislator 3 periode. (**)