WARTASATU.CO , GARUT – Ketua DPP PDI Perjuangan dr. Ribka Tjiptaning mengatakan, para kader masuk PDIP jangan asal masuk, tapi harus benar-benar tahu sejarahnya partai.
“Saya datang ke DPC Garut untuk memperkanali kader supaya jangan masuk aja/gampang, mereka agar tahu sejarah partainya, PDIP kan punya sejarah unik,” ungkapnya usai memberikan arahan pada kader pratama Pelatihan Penggalangan & Penguasaan Teritorial yang diselenggrakan DPC PDI Perjuangan bertempat di Hotel Agusta, Senin (7/2/2022).
Dikatakan Ribka, untuk masuk PDI Perjuangan harus melalui jenjang, tidak tiba-tiba diatas, karena kalau tiba-tiba diatas tidak akan mengenal di bawah.
“Saya dulu berangkat dari ranting tidak sekonyong-konyong di atas. Kalau langsung di atas kita tidak akan merasakan bagaimana di PAC dan Ranting,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah acara pelatihan ada kaitannya dengan strategi menghadapi Pemilu tahun 2024, Ribka mengatakan, itu sah-sah saja.
“Jadi yang bergerak bukan saja yang mengikuti pelatihan, tapi ini tugas kita semua lewat badan-badan dan sayap partai,” tandasnya.
Sementara itu menurut Yudha Puja Turnawan ketua DPC PDI Perjuangan Garut menjelaskan, pelatihan kader tersebut wajib dilaksanakan, karena pertama untuk mempersiapkan kader yang faham idiologi Pancasila 1 Juni 1945.
Kemudian, supaya kader mengerti mengaplikasikan idiologi pancasila, bahwa kepentingan rakyat/negara diatas kepentingan pribadinya. Mesti bergerak di tengah masyarakat.
Kegiatan pelatihan ini, lanjut Yudha, selama 3 hari 2 malam. Dan ada sesi pembahasan AD/ART, tata kelola partai serta bagaimana tupoksi struktural partai di PAC dan Ranting bagaimana relasi dengan pemerintahan kecamatan atau desa/kelurahan.
Kemudian sesi yang memakan waktu lama sekitar 1 hari, yaitu pembahasan Renstra pemenangan 2024 konteks penggalangan penguasaan teritorial.
“Kita harus bergerak di tengah masyarakat, harus mengambil inisiatif ketika ada permasalahan-permaslahan, mencari solusi bersama,” ujarnya.
Dikatakan Yudha, kader tidak akan diberi sertifikat dulu, karena harus mengikuti tugas lapangan selama 3 bulan.
“Selama 3 bulan para peserta pendidikan kader pratama harus bisa penetrasi ke masyarakat, menggalang kemudian menginventarisir permasalahan apa saja, termasuk tentang sarana dan prasarana lingkungan,” terangnya.
“Kita menargetkan Pemilu 2024 harus menang baik di Garut, Jawa Barat dan Nasional,” imbuhnya.
Yudha mengatakan Pemilu sudah didepan mata, per 1 mei 2023 harus mendaftarkan DCS (Daftar Calon Sementara) legislatif, jadi tinggal 1 tahun 2 bulan lagi.
“Tentu dalan PKP ini kita melihat mana kader-kader yang potensial yang bisa bertugas lapangan selama 3 bulan. Ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk masuk DCS,” ungkapnya. (Tadz).