WARTASATTU.CO , GARUT – Sampai saat ini, penyebaran COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan sinyal akan berhenti, bahkan semakin menjadi jadi.
Terjadi dinamika yang luar biasa untuk penyebaran COVID-19 beberapa daerah yang sebelumnya dinyatakan zona hijau, sekarang statusnya banyak yang berubah menjadi zona kuning, bahkan zona merah.
Sudah sangat dipahami bahwa hal ini berdampak luas pada seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik dan budaya, tak terkecuali berdampak pula pada penyelenggaraan pendidikan.
Sejauh ini belum ada Pemerintah Daerah (Pemda) yang secara tegas akan memberikan ijin bagi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka.
Bahkan aktivis pendidikan pun beramai ramai menolak SKB 4 menteri tentang Pembelajaran Tatap Muka.
Dalam situasi penyebaran COVID-19 yang hampir tidak terkendali ini, semua sepakat, jangan sampai aktivitas aktivitas pembelajaran menciptakan cluster baru bagi penyebaran COVID-19, termasuk pembelajaran tatap muka.
Berbagai kalangan sangat khawatir dengan SKB 4 Menteri yang mengisyaratkan dibolehkannya penyelenggaraan pembelajaran melalui tatap muka.
Karenanya, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, terutama dalam hal pengetatan terhadap standar prosedur kesehatan (prokes) dalam segala bentuk kegiatan.
Saya percaya bahwa standar prokes diciptakan dengan validittas yang tinggi serta telah melalui berbagai uji, sehingga prokes menjadi hal yang melekat pada setiap aktivitas, Selasa (05/01/2021).
Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada situasi Covid, senantiasa diadaptasi untuk menjadi kebiasaan baru, khususnya di Provinsi Jawa Barat.
Adaptasi kebiasaan baru yang digulirkan Gubernur Jawa Barat, telah menempatkan pengetatan prokes menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan berbagai aktivitas, terlebih aktivitas publik.
Dengan syarat penerapan prokes secara ketat, maka kegiatan yang tadinya dilarang menjadi diperbolehkan dengan batasan-batasan tertentu.
Dengan penerapan prokes secara ketat, pusat bisnis, pusat perbelanjaan, pasar tradisional maupun pasar modern, tempat hiburan, dan arena publik lainnya boleh beroperasi melalui pembatasan.
Bahkan di salah satu pabrik di kabupaten Garut, aktivitas pabrik tidak banyak terpengaruh, walau puluhan karyawan nya diindikasikan reaktif COVID-19.
Bagaimanakah dengan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka?
Pembelajaran tatap muka pada situasi penyebaran COVID-19 saat ini, saya analogikan seperti halnya para penumpang yang akan terbang naik pesawat atau berlayar mengarungi samudera.
Calon penumpang pasti akan memilih maskapai dengan tingkat kepercayaan tinggi, dengan dukungan armada dan operator yang serba berkualitas. Artinya bahwa, pemangku kebijakan pendidikan wajib menciptakan dunia pendidikan dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi.
Satuan pendidikan sebagai armadanya harus membuktikan, bahwa layanan sarana dan prasarana yang disajikan berkualitas prima.
PTK sebagai operator mampu memposisikan diri dan berfungsi dengan baik, sesuai peranannya masing-masing di dalam armada.
Registrasi, penelusuran latar belakang dan sejumlah persyaratan secara ketat dibebankan pada peserta didik sebagai calon penumpangnya.
Ini dilakukan semata bertujuan untuk menjamin keselamatan seluruh penumpang dan kru pesawat dari seluruh potensi yang bisa mengancam keselamatan seluruh PTK yang diibaratkan sebagai kru pesawat dan peserta didik sebagai penumpangnya.
Jangan sekali-sekali hal ini dilakukan hanya untuk uji coba, karena badai di sepanjang perjalanan sudah pasti selalu menebar ancaman keselamatan.
Jika ditemukan penumpang ataupun operator yang tidak memenuhi SOP, dipastikan bahwa penumpang atau operator tersebut tidak boleh ikut dalam perjalanan.
Penumpang atau operator yang tidak memenuhi SOP berpotensi akan mencelakai dirinya dan orang lain. Bahkan jika ditemukan kapal yang tidak laik operasi, dipastikan pelayaran atau penerbangan akan segera dibatalkan.
Ini harus dilakukan karena kondisi terbang di udara atau berlayar di tengah samudra beresiko sangat tinggi bagi keselamatan jiwa. Jika sudah dipastikan semua berjalan sesuai dengan SOP, maka penerbangan ataupun pelayaran ditengah tengah resistensi dengan resiko sangat tinggi boleh dilaksanakan.
Setelah memenuhi SOP, penerbangan ataupun pelayaran dapat berjalan dan sampai ditujuan dengan selamat walau dengan resiko yang sangat berat.
PTK ataupun siswa jangan pernah diberikan ijin masuk ke satuan pendidikan, jika tidak memenuhi SOP.
Bahkan, jangan sampai lengah untuk memberikan ijin penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan yang belum memenuhi standar prokes yang dipersyaratkan.
Pada Pembelajaran tatap muka dengan situasi COVID-19 dianalogikan bahwa calon penumpang itu adalah siswa, operatornya adalah PTK dan pesawatnya adalah satuan pendidikan.
Andai penyelenggaraan pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan. Maka, siswa, PTK dan satuan pendidikan harus memenuhi SOP sebagaimana telah diatur sejumlah persyaratan, baik untuk siswa, PTK maupun untuk satuan pendidikan.
Dengan memenuhi SOP sebagaimana prokes yang telah ditetapkan, maka tidak ada alasan untuk menolak penyelenggaraan pembelajaran tatap muka.
Kenapa pembelajaran tatap muka menjadi penting?
Secanggih apapun model dan media pembelajaran jarak jauh, takkan mampu menggantikan peran dan kehadiran sosok seorang guru bagi peserta didik.
Dalam pengembangan aspek apeksi siswa, ada ikatan emosional yang hanya bisa dibangun melalui tatap muka langsung antara guru dengan peserta didik.
Di sisi lain, saya menyaksikan sendiri, disepanjang jalanan bahkan ke perkampungan bermunculan badut-badut jalanan yang menjajakan layanan hiburannya, untuk mendapatkan sedikit belas kasihan dari yang menyaksikannya.
Pertanyaan, siapakah mereka? Sementara jika diamati, mereka adalah anak anak usia sekolah.
Jika mereka pelajar, inilah yang terjadi selama kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), ada peserta didik selama PJJ tidak diam di rumah.
Mereka malah mengunjungi keramaian dengan menjadi badut dadakan, di jalanan, di pusat-pusat keramaian, bahkan masuk ke perkampungan.
Pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan melalui mekanisme hanya dalam jaringan (daring) terbukti tidak efektif dilaksanakan dalam waktu panjang.
Hal ini dapat diukur melalui berbagai parameter, yang paling termudah. Pertama absensi kehadiran siswa pada kelas daring.
Dalam satu rombel daring, dengan berbagai kendala teknis, dipastikan tidak 100 persen siswa dapat hadir, bahkan 60 sampai 70 persen siswa yang hadir itu sudah sangat bagus.
Entah apa yang terjadi, hanya fenomena banyak bermunculannya badut jadian di jalanan pun harus menjadi perhatian, jangan jangan pelakunya adalah anak anak yang berstatus sebagai pelajar.
Kedua, sejauh mana model daring dikembangkan dalam meningkatkan imunitas siswa.
Berbagai keluhan diungkapkan oleh para orang tua mengenai beban berat yang dipikul putra putrinya untuk mengikuti kelas daring.
Tiap harinya, seabreg tugas dari seluruh mata pelajaran harus diselesaikan putra putrinya, dari pagi hingga sore. Siswa/i harus nongkrong di depan gadget atau laptop mengikuti pembelajaran, malamnya pun kembali harus nongkrong menyelesaikan berbagai tugas.
Ketiga, dalam hal evaluasi. Sebaik apapun teknik evaluasi dilaksanakan, tentu melalui hanya pembelajaran daring tidak akan sesuai dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi.
Tentu banyak faktor yang akan mempengaruhi proses dan hasil evaluasi melalui daring.
Keempat, siswa akan jauh dari kompeten. Kompetensi bukan hanya dimaknai sekedar kemampuan, melainkan satu kesatuan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki, yang diinternalisasikan dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari hari.
Melalui daring saja, akan sangat sulit mengajarkan, mengukur dan menilai satu kesatuan tersebut, apalagi pada aspek sikap yang senantiasa akan mencul dampak dari ikatan emosional yang tinggi, bagaimana ikatan emosional tersebut tanpa melalui tatap muka secara langsung.
Masih banyak hal yang dapat mendasari bahwa penyelenggaraan pembelajaran tatap muka mendesak untuk dilaksanakan.
Bagaimana pembelajaran tatap muka dilaksanakan?
Blended learning yang menjadi alternatif pilihan dinas pendidikan provinsi Jawa barat adalah solusi cerdas yang ditawarkan penyelenggaraan pendidikan di masa COVID-19.
Perpaduan antara pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan pembelajaran tatap muka (PTM) adalah pilihan realistis saat ini.
Arahan, bimbingan dan pengendalian dilaksanakan melalui tatap muka. Sementara itu, latihan, praktek dan pemecahan masalah dilaksanakan melalui jarak jauh.
Catatan penting dalam hal penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh, bahwa pelaksanaan PJJ dengan teknis daring, mungkin sangat cocok untuk wilayah tertentu, Tidak menutup kemungkinan, di wilayah yang lain sangat tidak cocok.
Oleh karena itu, perlu dikembangkan model lain sehingga lebih bisa diakses oleh siswa.
PJJ dengan teknik menggunakan modul, misalnya harus dijajaki untuk dikembangkan di wilayah-wilayah tertentu, terutama wilayah yang terkendala sinyal jaringan telepon selulernya.
Kelebihan lain modul adalah tidak akan terlalu berpengaruh pada kesehatan fisik dan psikis siswa, bandingkan dengan penggunaan gadget.
Penulis : Dr. Apar Rustam Ependi, M.Pd. (Ketua Serikat Guru Indonesia – SEGI Kabupaten Garut).
Editor : Ridwan Arief