WARTASATU.CO , GARUT – Selain di Jakarta, unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terjadi disetiap kota/Kabupaten. Unjuk rasa bukan hanya datang dari mahasiswa, tetapi juga dari unsur buruh/pekerja, dan masyarakat luas.
Tak terkecuali di Kabupaten Garut pun unjuk rasa acap kali digelar berbagai komponen masyarakat, baik sebelum ditetapkannya kenaikan BBM dan paska harga BBM di naikan oleh pemerintah yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada Sabtu 3 September 2020 kemarin.
Bahkan, hari ini ratusan mahasiswa dan masyarakat kembali turun ke jalan menyuarakan penolakan atas harga BBM yang dirasa akan menjadi beban hidup masyarakat semakin berat.
Pasalnya, paska kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga pangan dan barang dan jasa lainnya.
Unjuk rasa yang mengatasnamakan Masyarakat Garut Menggugat hari ini, longmarch dari bundaran Simpang Lima menuju Kantor Bupati dan gedung DPRD Kabupaten Garut.
Sebelum aksi mereka diterima dalam audensi oleh Bupati dan Pimpinan DPRD, massa aksi sempat membakar ban ditengah jalan dan mereka meneriakan nada-nada protes keras ke pemerintah, Rabu (07/09/2022)
Menanggapi maraknya aksi unjuk rasa yang bergulir di Kabupaten Garut yang meminta DPRD sebagai lembaga Politik kekuasaan untuk membatalkan keputusan kenaikan BBM, dr. H. Helmi Budiman ketua DPD PKS Kabupaten Garut mengatakan, bahwa sikap PKS dari atas sampai kebawah sudah jelas, yakni menolak kenaikan harga BBM yang ditetapkan Pemerintah.
Bahkan kebijakan Partai telah dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) PKS nomor 5 yang di tandatangani petanggal 5 September 2022 oleh Ahmad Syaikhu selaku Presiden PKS.
Instruksi Presiden PKS tersebut telah di sosialisasikan ke seluruh jajaran pengurus dan kader PKS, baik yang berada di struktur partai mulai tingkat DPP, DPW hingga DPD, serta fraksi-fraksi PKS yang ada di DPR RI, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota
“Sejak awal, kami (partai) menyatakan sikap untuk berada diluar pemerintahan pusat, agar mampu melakukan control dan evaluasi kritis berkaitan dengan semua kebijakan yang dibuat pemerintah,” ungkap Ketua DPD PKS Kabupaten Garut.
“Kebijakan pemerintah berkaitan dengan BBM ditengah situasi dan kondisi masyarakat yang sedang serba sulit, tentu terlalu dipaksakan dan tidak membaca dampak dari kenaikan BBM ini,” imbuhnya.
“PKS dari awal pembahasan rencana ini telah tegas menolak kenaikan harga BBM, dan ketika proses pengesahan pun dengan tegas kami walkout sebagai bentuk protes atas kebijakan tersebut,” tegas ketua DPD PKS Kabupaten Garut.
Helmi Budiman mengatakan, kenaikan BBM yang telah disahkan akan berdampak langsung kepada kebutuhan pokok lainnya.
“Seharusnya pemerintah fokus memulihkan kondisi ekonomi pasca pandemi, bukan malah membebani masyarakat,” ujarnya.
Ditempat terpisah, Sekum PKS Garut Deni Mardiana, Lc menuturkan, bahwa kebijakan kenaikan harga BBM yang dikeluarkan pemerintah ditengah kondisi ekonomi yang belum pulih seutuhnya, menandakan bahwa pemerintah egois.
“PKS bersama rakyat akan terus mengkritisi dan mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan harga BBM ini, dan mendesak pemerintah segera menuntaskan pemulihan ekonomi pasca pandemi,” ungkap Deni Mardiana Sekretaris DPD PKS Kabupaten Garut. (Ridwan)