Warta Satu – Kabupaten Garut kembali jadi pusat perhatian nasional. Kali ini lewat gelaran Roadshow Lokomotif Akses Permodalan, acara kolaborasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Event yang digelar di Aula Pendopo Garut tersebut membawa misi besar, mendorong pelaku UMKM naik kelas dengan dukungan legalitas aset dan akses pembiayaan yang lebih mudah, Kamis (25/09/2025).
Kehadiran Pejabat Pusat dan Daerah
Acara dihadiri oleh deretan pejabat penting lintas kementerian. Wakil Menteri ATR/BPN yang diwakili oleh H. Ossy Dermawan, B.S., M.Sc. hadir mewakili Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berhalangan.
Dari Kementerian UMKM hadir langsung sang menteri, Maman Abdurrahman, S.T., didampingi Deputi Bidang Usaha Mikro M. Riza A. Damanik, Ph.D., IPU. dan tim tenaga ahli menteri.
Turut hadir pula Bupati Garut Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU., jajaran Baznas yang dipimpin Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si., serta perwakilan DPRD Kabupaten Garut Hj. Mila Meliana, SE., M.Si.
Dari ATR/BPN sendiri tampak Kakanwil BPN Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar, S.H., M.H., Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Freddy Polintama, S.T., M.Si., hingga Kasubdit Fasilitas dan Kerja Sama Akses Reforma Agraria Mulyanto, serta kepala kantor pertanahan dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat.
Hadir pula unsur Forkopimda dan stakeholders lain seperti Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto, S.I.K., M.A.P., Danramil, pimpinan BJB, hingga Kepala Pegadaian. Deretan tamu penting ini menegaskan betapa strategisnya agenda roadshow tersebut.
UMKM Tulang Punggung Ekonomi
Dalam sambutannya, Ossy Dermawan membawa salam hangat dari AHY sekaligus menegaskan bahwa ATR/BPN berkomitmen penuh mendukung penguatan UMKM. Menurutnya, peran UMKM dalam ekonomi nasional sudah terbukti nyata.
“UMKM ini nyumbang lebih dari 50% PDB Indonesia. Bahkan ketika ekonomi global goyah dan saat pandemi melanda, UMKM tetap bisa bertahan. Itu artinya UMKM punya daya tahan luar biasa. Karena itu, kolaborasi ATR/BPN dengan Kementerian UMKM akan terus kita gaspol, salah satunya lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) hari ini,” tegasnya.
Reforma Agraria: Aset Jadi Modal
Lebih jauh, Ossy menjelaskan tentang program Reforma Agraria yang saat ini digarap ATR/BPN. Ada dua fokus utama yang sedang dikebut: penataan aset dan pengaturan akses.
- Penataan aset, memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat yang sudah lama menempati lahan namun belum memiliki legalitas.
- Pengaturan akses, membuka peluang agar tanah bersertifikat bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha dengan dukungan program pembiayaan dari Kementerian UMKM.
“Kalau masyarakat sudah pegang sertifikat tanah, akses mereka ke lembaga keuangan jadi lebih gampang. Baik perbankan maupun non-perbankan, semuanya bisa dimanfaatkan. Inilah sinergi yang ingin kita hadirkan: UMKM punya kepastian legalitas sekaligus dukungan modal,” jelasnya lagi.
Sertifikat Tanah untuk Petani, Nelayan, dan UMKM
Pemerintah juga menegaskan bahwa sertifikat tanah hasil program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bisa dijadikan agunan ringan. Kebijakan ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil, terutama petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang sering kali kesulitan mengakses pembiayaan.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyambut positif langkah besar ini. Ia menilai bahwa kebijakan terkait NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan Zona Nilai Tanah (ZNT) harus dikelola dengan baik agar benar-benar bisa mendorong peningkatan nilai aset masyarakat.
“Kalau aset masyarakat naik nilainya, otomatis daya dukung ekonomi UMKM di Garut juga makin kuat,” ungkapnya.
MoU, Simbol Sinergi Nyata
Acara akhirnya ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara ATR/BPN dan Kementerian UMKM. Dokumen ini bukan hanya formalitas, tapi simbol nyata dari sinergi lintas kementerian untuk memperkuat peran UMKM di Indonesia.
Harapannya, kerja sama ini bisa memberikan manfaat berlapis, mulai dari legalitas tanah yang makin jelas, akses permodalan yang lebih mudah, hingga peningkatan daya saing UMKM di pasar lokal maupun nasional.
Bagi Garut, roadshow ini jadi momentum penting untuk mengangkat pamor daerah sekaligus mendorong UMKM lokal agar bisa berkembang pesat.
Sedangkan bagi Indonesia, langkah ini adalah bukti bahwa penguatan ekonomi rakyat dimulai dari hal yang paling fundamental: kepastian hukum atas tanah dan akses ke modal usaha. (***)
