Warta Satu Sidang Paripurna Masa Sidang I Tahun 2025 berubah jadi panggung ketegangan politik ketika Fraksi PDI Perjuangan memutuskan untuk walk out dari ruang rapat,, 17November 2025
Insiden itu bukan cuma soal beda pendapat, tapi terjadi setelah fraksi,PDI perjuangan merasa hak dasarnya dibungkam.Ketegangan mulai tercium sejak awal sidang ketika agenda pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi digulirkan.
Fraksi PDI Perjuangan mendadak tidak masuk daftar giliran untuk menyampaikan sikap mereka terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Dadan Wandiansyah, anggota Fraksi PDIP yang hadir dalam sidang, terang-terangan menyebut kejadian ini sebagai pelanggaran serius terhadap etika berdemokrasi.
Fraksi PDI Perjuangan tidak diberi hak dasar untuk membacakan pandangan umum fraksi. Ini preseden buruk,” tegas Dadan dengan nada kecewa.
Menurutnya, pencoretan sepihak itu bukan hanya tindakan tidak adil, tetapi juga mencederai marwah lembaga legislatif yang semestinya menjadi wadah diskusi semua wakil rakyat.
Dadan menilai langkah tersebut mengindikasikan adanya upaya meredam suara yang berbeda dan mengatur jalannya sidang secara tidak proporsional.
Puncak ketegangan terjadi saat sorotan diarahkan ke pimpinan sidang, Ayi Suryana. Dadan menilai sikap Ayi kurang mampu merangkul seluruh fraksi dan justru terkesan selektif dalam memberikan ruang bicara.
Ia menyebut pimpinan sidang terlihat lebih fokus menjaga citra ketimbang memastikan jalannya sidang” Padahal pembahasan Raperda APBD adalah momentum penting yang menuntut transparansi dan keberanian menerima kritik antar fraksi.
Membatasi pandangan fraksi itu bukan cuma memalukan, tapi juga mengancam prinsip musyawarah yang jadi fondasi DPRD,” ujar Dadan.
Bagi PDIP, pandangan umum bukan sekadar formalitas. Itu adalah hak konstitusional fraksi untuk mengawal kebijakan publik. Dan jika hak itu bisa dicabut sewaktu-waktu, maka ruang demokrasi berada dalam bahaya serius.
Keputusan Fraksi PDI Perjuangan untuk walk out bahwa mereka tidak ingin menjadi bagian dari proses legislatif yang tidak transparan.
Langkah drastis itu juga menjadi sinyal tegas bahwa parlemen harus dijalankan dengan cara yang menghormati keberagaman pandangan politik.
Dalam konteks penyusunan APBD 2026 yang seharusnya menjadi ajang adu argumen dan evaluasi kebijakan,peristiwa pembungkaman seperti ini dinilai bisa menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
menurut Dadan, bukan hanya menunggu hasil akhirnya berupa produk hukum, tapi juga ingin melihat proses politik yang jujur, terbuka, dan penuh integritas.
Sidang Paripurna DPRD Garut kali ini menyisakan catatan kelam. Drama walk out dari Fraksi PDI Peejuangan menjadi tanda bahwa dinamika politik lokal masih penuh tantangan soal keterbukaan dan penghargaan terhadap demokrasi.
Apakah pimpinan dewan akan memberikan klarifikasi”” Apakah ini akan berdampak pada pembahasan APBD 2026 selanjutnya?
Publik kini menunggu langkah lanjutan,berharap demokrasi tetap berjalan tanpa ada yang dibungkam.
