Warta Satu – Di tengah euforia pembangunan dan geliat industri kuliner yang makin ngegas, warga Garut justru dibuat geleng-geleng kepala. Sebuah tempat kuliner Mawmie, diketahui telah beroperasi di kawasan strategis Jalan Pramuka, Garut Kota, tapi yang bikin heboh bukan menu-nya, melainkan status perizinannya yang dipertanyakan.
Kuliner Mie yang tampak fancy dan hype ini ternyata diduga belum mengantongi izin usaha dasar, alias beroperasi secara ilegal. Hal ini sontak bikin banyak pihak bertanya-tanya, di mana pengawasan dari pemerintah?
Mawmie hadir dengan konsep kekinian, Lokasinya yang strategis, desain bangunan yang Instagrammable, dan promosi yang gencar di media sosial berhasil bikin penasaran banyak orang.
Menurut seorang aktivis dan juga Presiden Ruang Riung Garut, Edi Supriadi, di balik vibes estetik itu, muncul dugaan bahwa bisnis ini belum memenuhi kewajiban administrasi sebagai pelaku usaha.
“Dan kalau dugaan ini benar, maka hal ini bukan cuma soal pelanggaran administratif, tapi juga soal keadilan bagi pelaku usaha lain yang patuh aturan sejak awal,” kata Edi saat diwawancara di Loby Gedung DPRD Garut, Jalan Patriot, Garut, Jawa Barat, Kamis (25/09/2025).
Suara Tegas dari Ruang Rakyat: “Jangan Ada Anak Emas”
Dalam pernyataan yang dilontarkan dengan nada serius dan lantang, Edi menilai bahwa kasus ini adalah refleksi lemahnya penegakan aturan oleh pemerintah daerah.
“Kami mempertanyakan, bagaimana bisa sebuah usaha berskala besar seperti ini bisa buka begitu saja tanpa ada izin lengkap? Lalu selama ini, pengawasan dari pihak terkait itu ke mana?” kata Edi menambahkan.
Menurut Edi, kasus seperti ini bisa menciptakan preseden buruk, terutama bagi UMKM dan pelaku usaha kecil lainnya yang selama ini tertib dan berjuang keras mengurus perizinan yang seringkali ribet dan makan waktu.
“Jangan sampai publik melihat ada yang ‘istimewa’ karena punya modal besar atau koneksi. Aturan itu harus berlaku sama untuk semua. Gak bisa pilih kasih,” tegasnya.
Perizinan Itu Wajib, Bukan Pilihan
Edi menyebutkan pula, dalam dunia usaha, apalagi yang bergerak di sektor publik seperti restoran atau kafe, perizinan adalah fondasi utama.
Mulai dari izin lokasi, izin lingkungan, sertifikat laik higiene sanitasi, sampai izin edar makanan dan izin usaha. Kalau semua itu di-skip, bukan cuma melanggar hukum, tapi juga bisa membahayakan konsumen.
“Apalagi di era digital kayak sekarang, netizen bisa jadi lebih cepat tahu pelanggaran daripada dinas terkait. Dan itu jelas bikin citra pemerintah makin dipertanyakan,” serunya.
Pertanyaan untuk Pemkab Garut
Edi mempertanyakan, fakta bahwa restoran seperti Mawmie bisa buka tanpa izin lengkap menimbulkan pertanyaan besar ke pemerintah kabupaten: di mana fungsi kontrol dan pengawasan? Apakah SOP sudah dijalankan dengan benar? Atau ada celah sistem yang dimanfaatkan?
Ia mendesak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satpol PP, dan dinas-dinas lain yang terlibat untuk bergerak cepat dan transparan dalam menangani persoalan ini.
“Kalau dibiarkan, bisa rusak semuanya. Yang patuh akan merasa dibodohi. Dan publik bakal hilang kepercayaan sama pemerintah,” katanya lagi.
Bukan Anti-Investasi, Tapi Pro-Keadilan
Yang perlu digarisbawahi, masyarakat bukan anti-investasi. Siapa pun pasti senang kalau ada bisnis baru buka, apalagi yang bisa menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Tapi jangan sampai semangat investasi ini mengorbankan integritas sistem dan keadilan bagi pelaku usaha lainnya.
“Kita bukan anti bisnis, bukan anti restoran baru. Tapi kita anti ketidakadilan dan pembiaran,” kata Edi.
Kasus ini menurut Edi, harus jadi pengingat penting bahwa penegakan aturan bukan hanya soal hukum, tapi juga soal trust antara pemerintah dan masyarakat. Kalau satu bisnis bisa jalan tanpa izin, lalu buat apa pengusaha lain capek-capek ngurus perizinan?
“Warga Garut kini menanti jawaban. Karena dalam sebuah kota yang ingin maju, ketegasan hukum dan keadilan itu bukan opsi, tapi keharusan,” tandasnya.
Sampai berita ini ditulis, pihak Pemkab Garut belum memberikan pernyataan resmi terkait status perizinan restoran Mawmie. Warga dan pengamat kebijakan masih menunggu respons tegas, apakah ada penindakan, teguran, atau bahkan penutupan sementara sampai semua izin dilengkapi?. (***)
