Warta Satu – Aroma dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Garut kembali menyeruak ke permukaan.
Kali ini, suara tegas datang dari Ridwan Arief, Koordinator Forum Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran (Fakta Petaka), yang memberikan respons kritis terhadap pernyataan Wakil Bendahara KORPRI Garut, Nia Gania Karyana.
Dalam wawancara sebelumnya, Gania menyebut bahwa dana KORPRI masih aman dengan saldo sekitar Rp3,5 miliar. Namun menurut Ridwan, transparansi bukan sekadar pernyataan, tapi harus dibuktikan dengan langkah konkret dan akuntabel.
“Kita apresiasi niat baik Ibu Gania untuk terbuka, tapi secara struktural, tanggung jawab utama tetap ada pada Pak Didit selaku Ketua KORPRI. Ini momentum yang bagus untuk refleksi birokrasi, bukan hanya soal uang, tapi juga integritas dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ridwan saat ditemui di sebuah Kedai Kopi di Garut, Senin (04/08/2025).
Audit Independen Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban!
Ridwan menyoroti nominal dana Rp3,5 miliar yang disebut-sebut berasal dari iuran anggota. Ia mempertanyakan: “Itu iuran berapa tahun? Dari berapa ribu ASN? Kalau datanya jelas, harusnya gampang untuk disusun LPJ (Laporan Pertanggungjawaban).”
Lebih lanjut, Ridwan mendesak KORPRI Garut untuk tidak sekadar menunggu permintaan audit dari pihak luar, tapi justru proaktif mengajukan audit independen.
“Kalau betul-betul merasa bersih dan transparan, kenapa tidak dari KORPRI sendiri yang inisiatif minta audit independen? Biar semua terang-benderang,” tegasnya.
Ridwan juga menegaskan pentingnya Ketua KORPRI Garut mengundang seluruh pengurus dan anggota dalam forum terbuka internal untuk membedah arus kas dan keuangan organisasi.
“Masyarakat umum mungkin tidak perlu tahu detailnya, tapi para anggota KORPRI sebagai penyumbang dana wajib tahu uang mereka ke mana saja,” tegasnya.
KORPRI Harus Jadi Teladan, Bukan Sekadar Simbol
Sebagai organisasi yang menaungi para ASN, KORPRI seharusnya bisa menjadi contoh teladan dalam tata kelola dan integritas pelayanan publik. Ridwan menyayangkan jika organisasi sebesar KORPRI justru abai terhadap prinsip-prinsip good governance.
“Pejabat di tubuh KORPRI, khususnya ketua, harus bisa menjadi contoh. Jangan cuma bicara pelayanan dan integritas, tapi tunjukkan lewat tindakan nyata,” katanya.
Ridwan juga mengingatkan kembali misi KORPRI, yakni memfasilitasi pembaharuan birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, serta menjadi pelopor dalam usaha-usaha kemajuan daerah.
“KORPRI bukan sekadar simbol organisasi ASN. Ia harus hadir aktif, jujur, dan bermanfaat, bukan hanya bagi anggotanya, tapi juga untuk masyarakat Garut secara luas,” tukas Ridwan.
Di akhir pernyataannya, Ridwan berharap agar polemik ini menjadi pembuka jalan menuju reformasi internal di tubuh KORPRI Garut.
“Semoga ke depan, KORPRI bukan hanya kuat secara organisasi, tapi juga bersih dan bermanfaat. Karena pada akhirnya, pelayanan publik yang transparan dan akuntabel adalah hak semua warga,” tutupnya. (***)
