WARTASATU.CO , GARUT – Persoalan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam APBN maupun APBD yang mengalir masuk ke Kabupaten Garut rupanya masih menyisakan persoalan, terutama dalam hal transparansi publik.
Hal ini diungkapkan Ir. Surya Panunggal selaku korlap Paguyuban Aktivis Asal Garut (Pakar) dalam audensi yang digelar diruang paripurna DPRD Kabupaten Garut, Senin (05/04/2021).
Dikatakan Surya Panunggal, transfaransi anggaran dan pelaksanaan kegiatan diketahui ada ditiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/dinas teknis terkait.
Namun, saat ia mencoba menanyakan anggaran dan kegiatan tersebut ada beberapa SKPD tak mau membuka secara transparan.
Bahkan, lanjut Surya Panunggal, beberapa Kepala Dinas/pejabat di SKPD menyebutkan jika anggaran kegiatan telah habis oleh anggota DPRD.
“Waktu saya mempertanyakan ke SKPD, ada beberapa kepala SKPD ataupun pejabat di SKPD menyebutkan, ‘anggaran kegiatana tos seep ku dewan’ (anggaran kegiatannya sudah habis oleh anggota dewan-red),” ungkap Surya Panunggal.
Sementara itu, ditemui terpisah, Ayi Suryana anggota DPRD Kabupaten Garut yang juga ketua fraksi PPP menyayangkan adanya statemen dari oknum kepala dinas ataupun pejabat di SKPD yang menyebutkan anggaran kegiatan di dinasnya sudah habis oleh anggota DPRD, seperti apa yang dikatakan Surya Panunggal selaku korlap Pakar.
“Saya sangat sedih, kecewa dan menyayangkan statemen yang semacam itu. Karena itu tidak berdasar. Kita akan melakukan klarifikasi atas pernyataan tersebut, baik ke kepala SKPD, pejabat yang menyatakan hal demikian maupun ke Sekda,” ungkap Ayi Suryana ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Garut.
Jelas, sambung ketua Fraksi PPP DPRD Garut, oknum kadis maupun pejabat di SKPD tersebut sangat merugikan dan menyudutkan DPRD Kabupaten Garut, baik secara pereorangan anggota, fraksi maupun secara kelembagaan DPRD Kabupaten Garut.
“Statemen oknum tersebut, jika benar dengan apa yang di ungkapkan Pak Surya Panunggal, maka telah menyudutkan, merugikan dan jelas mengganggu maruah lembaga DPRD Kabupaten Garut. Ini akan kita masukan pada poin pansus DPRD terkait LKPJ Bupati Garut tahun 2020,” ujar pria yang karib disapa Kang Ayi.
Selain Ayi Suryana, kekecewaan yang sama pun dirasakan oleh Deden Sopian ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Garut, saat mengetahui adanya oknum Kadis ataupun pejabat di SKPD yang menyebutkan anggaran kegiatan di SKPD tersebut telah habis oleh anggota DPRD Kabupaten Garut.
“Pernyataan Kadis atau pejabat SKPD semacam itu, jika benar dengan apa yang disebutkan oleh Surya Panunggal selaku korlap Pakar sangat tidak berdasar, dan itu sangat merugikan ataupun menyudutkan anggota DPRD maupun lembaga DPRD,” ungkap Deden Sopian.
Sebenarnya sudah jelas anggaran kegiatan anggota DPRD, yaitu sesuai aturan, yang mana sesuai dengan usulan di musrenbang yang dihasilkan dari proses kegiatan reses anggota DPRD, terang ketua Fraksi Golkar DPRD Garut.
“Dan itu tidak besar dan masih jauh lebih besar usulan anggaran kegiatan teknokratis yang diusulkan pihak eksekutif Pemkab Garut,” ungkap pria yang karib disapa Kang Deden.
Untuk itu, pihaknya akan mengklarifikasi kepada oknum Kadis ataupun pejabat di SKPD tersebut.
“Ini tentunya akan kita tindak lanjuti, kita akan klarifikasi. Tentunya statemen semacam ini sangat merugikan anggota dan lembaga DPRD,” ujar Kang Deden. (Ridwan)