WARTASATU.CO , GARUT – Wabah virus Corona (Covid-19) yang saat ini menjangkiti mayoritas belahan bumi masih belum berakhir. Pun di negara Indonesia, WABAH Covid-19 ini masih belum menunjukan tanda-tanda akan segera berakhir.
Di Jawa Barat, kini menerapkan pola penanganan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tak terkecuali di Kabupaten Garut pun yang termasuk ikut pada pola penanganan PSBB.
Tentunya, kebijakan tersebut sangat mempengaruhi aktifitas kehidupan masyarakat dan sektor perekonomian dan pelaku ekonomi yang ada didalamnya. Hal demikian dirasakan oleh beberapa pedagang yang ada pusat perdagangan Garut Plaza (GP), Kamis (07/05/2020).
Ditemui di Garut Plaza (GP), beberapa pedagang mengeluhkan kondisi buruknya pendapatan dari usaha dagang mereka. Bahkan, menurut Pak Cucu, seorang pedagang yang kurang lebih 16 tahun berdagang di GP, kondisi saat ini adalah kondisi terparah yang pernah ia alami selama berjualan disana.
Bahkan mungkin, kondisi saat ini juga terparah semenjak ia terjun dan menekuni dunia niaga semenjak tahun 1983.
“Saat ini, saat yang sangat sulit bagi kami para pedagang. Coba dicek saja satu persatu hingga jam 3 sore ini banyak sekali pedagang yang belum melayani satu pun pembeli (ngalarisan).
Semenjak saya berjualan disini 16 tahun silam, ini adalah yang terparah. Bahkan, semenjak tahun 1983 saya mulai terjun berjualan, belum pernah ada kondisi seperti sekarang, kata Cucu.
Diantara 200 kios yang buka lapak jualan pada hari ini, baik yang ada di lantai dasar maupun lantai atas, banyak pedagang yang sampai jam 3 sore ini belum melayani satu orang pun pembeli (ngalarisan).
Padahal, hari ini hari libur nasional dan ada di pertengahan bulan Ramadhan 1441 H. Disini, PSBB bagi kami para pedagang adalah Pasar Sepi Butuh Bantuan, imbuh Cucu.
Lanjut dikatakan Cucu, sementara kebutuhan sehari hari harus tetap terpenuhi. Jangankan tidak ada pembeli, kalau ada konsumen membeli 3 unit barang jauh dari bisa bertahan dari selisih untung.
Saking sepinya kondisi pasar saat ini, banyak pedagang yang memilih tutup lapak nya dan tidak berjualan.
Jika pun terjual 3 unit barang, itu sudah habis sama modalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirumah (bawaeun ka imah).
Lain lagi dengan bu aminah pedagang aksesoris dan pakaian, hingga sore ini dirinya hanya melayani konsumen yang membeli masker, itupun baru 3 masker yang terjual dengan harga satu masker Rp.15 ribu.
Bahkan, di hari-hari sebelumnya bu aminah kerap kali tidak melayani pembeli dengan tidak membawa uang hasil usahanya ke rumah untuk memenuhi kebutuhannya.
“Jangankan untuk dibawa ke rumah, untuk bayar iuran keamanan dan kebersihan pun terkadang harus merogoh saku yang dibawa dari rumah,” ucap bu Aminah.
Pedagang : Kada dan DPRD Jangan Pikun Pada Janji dan Slogan Saat Kampanye
Disaat kondisi seperti ini, tidak ada satu orang pun dari pemerintah maupun anggota dewan perwakilan rakyat yang menanyakan, melihat maupun mensurvei kondisi mereka sebagai pedagang, apalagi hadir sebagai solusi dari parahnya kondisi saat ini, keluh Pak Cucu seorang pedagang alas kaki, yang mewakili suara pedagang di GP.
Pemerintah maupun anggota DPRD harus hadir di tengah para pedagang. Hadirnya mereka, diharapkan dengan membuat suatu kebijakan yang dapat meringankan beban kebutuhan hidup, maupun alternatif pergerakan ekonomi dan daya beli masyarakat yang berpengaruh pada perubahan kondisi yang parah saat ini, khususnya bagi para pedagang, baik yang ada di GP maupun tempat pedagang lainnya di Garut, ujar Cucu.
“Kepala Daerah (Kada) maupun DPRD yang dihasilkan dari proses politik ini jangan pikun, dan melupakan semua janji dan slogannya pada saat kampanye, yang menyatakan akan membela rakyat, akan ada ditengah rakyat, demi kepentingan rakyat. Sementara, rakyat yang saat ini kondisinya sedang terpuruk, mereka lantas lupa, tidak berbuat apa-apa, dan seolah tidak peduli pada rakyat, khususnya kami para pedagang,” tegas Cucu.
Aktivis Dorong Pemda Hadir Ditengah Pedagang
Dihubungi terpisah, Rawink Rantik seorang aktifis pemerhati kebijakan publik, sangat memahami kondisi yang dialami oleh para pedagang di Garut, dan ia pun turut prihatin dengan kondisi tersebut.
Rawink mendorong agar pemda, baik kepala daerah (Kada) maupun DPRD hadir ditengah para pedagang dalam kebijakan maupun regulasi yang baik dan tepat. Semisal, hadirnya pemangku kebijakan pada pedagang ini, bisa dengan berbagai insentif dan kemudahan.
Dikatakan Rawink, banyak langkah kebijakan yang bisa dipertimbangkan oleh Pemda dan bisa menjadi prioritas. Diantaranya, insentif pajak, iuran rutin kebersihan dan keamanan, listrik, pembayaran sewa tempat bagi pedagang yang tidak memiliki tempat sendiri, maupun penundaan angsuran bank dan sejenisnya bagi pedagang yang memiliki kewajiban hutang, kata Rawink. (Ra)