WARTASATU.CO , GARUT – Sekitar 6.000 peserta aksi penolakan Omnibus Law Ciptaker dari komponen buruh, pekerja, mahasiswa dan masyarakat garut padati jalan Patriot depan gedung DPRD Garut, Rabu (07/10/2020).
Peserta aksi seyogianya ingin ditemui dan diterima aspirasinya oleh ketua DPRD Kabupaten Garut diluar halaman gedung DPRD.
Namun, peserta aksi yang sedari pagi hingga sore melakukan aksi diluar gedung DPRD tidak kunjung ditemui.
Tentunya, hal tersebut membuat geram massa aksi dan merasa di bohongi oleh ketua DPRD Garut, yang sebelumnya menerima sebagian komponen didalam gedung DPRD, namun tidak menemui ribuan massa aksi yang menanti diluar halaman gedung DPRD Garut.
Sehingga, membuat massa melontarkan mosi tidak percaya ke DPR RI dan semua yang terlibat dalam penetapan Undang-undang Cipta Kerja termasuk DPRD Garut, yang mereka anggap dapat mempresentasikan penolakan, mewakili mereka yang saat ini aksi penolakan.
Dengan tidak kunjung ditemui ketua DPRD Garut, hal ini membuat berlarutnya aksi hingga menjelang maghrib.
Beruntung, dr. Helmi Budiman selaku wakil bupati garut, disaksikan Forkopimda Garut dan sejumlah anggota DPRD dari Fraksi PKS dan Demokrat menerima aspirasi massa aksi, dan membacakannya di mobil komando aksi buruh, didepan ribuan buruh yang telah menanti menantunya.
Adapun aspirasi yang dibacakan dan ditandatangani Wakil Bupati Garut yakni, menerima aspirasi menolak Omnibuslaw Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang, dan meminta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
Turut hadir mendampingi wakil bupati dr. Helmi Budiman, yakni Kapolres Garut AKBP Dede Yudi Ferdiansyah, Dandim 0611/Garut Deni Iskandar, Kajari Garut Sugeng Hariadi, dan sejumlah anggota fraksi PKS dan fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Garut.
Setelah, dibacakannya penerimaan aspirasi oleh Wakil Bupati Garut, dan humanisnya TNI-Polri dalam menghadapi aksi, massa aksi pun membubarkan diri dengan tertib.
Namun, perwakilan buruh dari Konfederasi Aksi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) SB CSI Changsin Garut tetap akan melakukan aksi yang lebih besar, jika hingga Rabu nanti pemerintah pusat tidak mengindahkan keinginan buruh, untuk membatalkan undang-undang Cipta Kerja.
Dan akan menutup kembali akses jalan propinsi, seperti yang dilakukannya kemarin pada 07 Oktober 2020.
Sementara massa aksi dari perwakilan buruh dan pekerja telah membubarkan diri, massa aksi dari sebagian mahasiswa masih berorasi dan menyempatkan diri untuk menjalankan shalat maghrib meski di Jalan.
Setelah Kapolres, Dandim dan Kajari Garut menemui mereka dan sempat berdoa bersama, akhirnya peserta aksi unjuk rasa dari mahasiswa tersebut pun membubarkan diri.
Dalam dua hari (07-08/10/2020) aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di Kabupaten Garut, situasi aksi maupun keamanan keseluruhan, masih terjaga kondusifitasnya. (Ra)