WARTASATU.CO , GARUT – Persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ke jenjang SMA terjadi di Kabupaten Garut. Kali ini persoalan PPDB terjadi pada pendaftaran kolektif oleh sekolah asal di jenjang SMPN, seperti yang terjadi pada seorang siswa di SMPN 1 Samarang.
Diterangkan wali siswa, pada awalnya pihak sekolah SMPN 1 Samarang mendaftarkan siswa secara kolektif ke sekolah jenjang SMA/SMK sederajat. Namun, kemudian hari yaitu pada tanggal 20 Juni 2022 saat pengumuman lolos tidaknya siswa di sekolah tujuan, ternyata di sekolah tujuan siswa tersebut tidak lolos.
Di konfirmasi oleh wali siswa ke SMAN 17 Garut, alasan siswa tidak lolos masuk ke sekolah dikarenakan pihak SMAN 17 Garut tidak melihat siswa tersebut ada dalam ceklis yang didaftarkan kolektif oleh pihak sekolah asal.
Tentunya hal ini membuat berang wali siswa, padahal pihaknya telah memberikan uang Rp.50 ribu sebagai biaya yang diminta pihak sekolah untuk mendaftar kolektif.
Untuk itu, wali siswa tersebut mempertanyakan dasar kewenangan dan surat keputusan (SK) pihak sekolah atau guru yang diberikan kewenangan mendaftarkan siswa secara kolektif.
Selain itu, wali siswa ini juga mempertanyakan dasar kutipan uang Rp. 50 ribu yang dalilnya sebagai biaya pendaftaran kolektif.
“Saya akan membawa persoalan ini secara resmi dalam audensi dengan pihak dinas pendidikan Garut,” singkat wali siswa yang juga seorang aktifis kemasyarakatan di Garut.
“Disana (dalam audensi) saya akan mempertanyakan sejauh mana pertanggung jawaban sekolah, koordinator pengawasan (UPTD) Dinas Pendidikan Kecamatan Samarang dan kepala bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dalam persoalan PPDB kolektif ini,” jelasnya.
“Kita juga akan meminta inspektorat, baik di Kabupaten garut maupun inspektorat daerah propinsi Jabar untuk turun menyelidiki persoalan ini, karena, saya menduga bahwa persoalan uang kutipan dengan dalih biaya pendaftaran kolektif tidak hanya ada di SMPN 1 Samarang saja. Serta persoalan pendaftaran kolektif ini juga di duga ada di sekolah lain,” terangnya.
Selain persoalan di SMP, pihaknya juga menduga adanya persoalan sosialisasi PPDB oleh pihak sekolah jenjang SMA beserta Dinas Pendidikan propinsi Jabar yang di dalamnya ada KCD wilayah Garut tidak berjalan dengan baik. (Ridwan)