Wartasatu – Di tengah dinamika perpolitikan pasca-Pilkada, aroma “bagi-bagi kursi” mulai terasa menusuk di ruang-ruang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Isu penempatan tim sukses dan anggota partai politik (parpol) di posisi strategis BUMD di Garut menuai sorotan panas.
Tapi kali ini, suara kritis bukan datang dari oposisi, melainkan dari anak muda. Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Bangsa (GPMPB) lewat Ketua Umumnya, Taofik Rofi Nugraha, secara tegas menyatakan sikap: “Tolak politisasi BUMD, titik!”
Menurutnya, BUMD bukanlah panggung politik balas jasa, tapi wadah bisnis daerah yang seharusnya diisi oleh orang-orang profesional, berintegritas, dan bukan bagian dari permainan politik praktis.
BUMD di Persimpangan Jalan
“Menempatkan tim sukses atau kader parpol di kursi direksi atau komisaris BUMD itu sama aja kayak masang stir mobil ke orang yang nggak bisa nyetir. Bisa-bisa nabrak!” ujar Taofik dalam keterangan tertulisnya, Jumat (09/05/2025).
Ia mengacu pada regulasi yang sudah sangat jelas yakni,
PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 57 menyebutkan bahwa calon anggota direksi BUMD tidak boleh menjadi pengurus partai politik.
Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 juga mempertegas pentingnya kompetensi, rekam jejak profesional, dan integritas dalam pengangkatan direksi BUMD.
Jadi, menurut Taofik, jika aturan sudah jelas, kenapa masih dilanggar?
“Kami menolak keras praktik penempatan tim sukses dan parpol di jajaran BUMD. Ini bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan merusak wajah tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel,” tegasnya.
Bukan Sekadar Kritik, Tapi Panggilan untuk Bangkit
Lebih jauh, Taofik menilai bahwa keberadaan politisi di kursi strategis BUMD akan menghambat kinerja, menghilangkan inovasi, dan pada akhirnya menggerus potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah).
“BUMD itu seharusnya jadi mesin penggerak ekonomi daerah, bukan jadi tempat istirahat para ‘jagoan’ Pilkada yang kehabisan panggung. Kalau orang yang ngurus BUMD nggak punya kapasitas, maka siap-siap saja terperosok ke lubang kerugian.” cetusnya.
Sepemikiran dengan Kang Dei, “Stop Isi BUMD dengan Tim Sukses!”
Menariknya, pernyataan GPMPB ini senada dengan pandangan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, saat rapat bersama Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu. Dengan tegas, Kang Dei menyatakan:
“Problem BUMD hari ini karena diisi oleh tim sukses, sehingga profesionalisme dikesampingkan.”
Hal ini memperkuat bahwa kritik terhadap politisasi BUMD bukanlah isapan jempol. Ketika tokoh daerah sekelas gubernur pun bersuara, artinya masalah ini sudah menyentuh level yang sistemik dan mengkhawatirkan.
Desakan GPMPB, Buka Seleksi Terbuka dan Transparan
Untuk menjawab keresahan publik, GPMPB mendesak agar pengisian jabatan di BUMD dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka dan transparan, mengedepankan sistem meritokrasi, integritas, dan akuntabilitas. Tidak boleh lagi ada kursi “titipan” atau jabatan “balas jasa”.
Taofik menegaskan bahwa partisipasi publik harus diperkuat agar proses ini bisa dikawal bersama. “Kami mengajak masyarakat, mahasiswa, dan media untuk menjadi watchdog atas tata kelola BUMD. Ini penting buat masa depan ekonomi daerah.”
Pemda Harus Dengar!
Pernyataan keras dari GPMPB ini menandai bahwa generasi muda kini bukan hanya melek politik, tapi juga paham tata kelola dan menuntut profesionalisme. Mereka tak mau daerahnya dikelola dengan mentalitas “asal dekat, asal kenal”.
“Kami cinta Garut. Makanya kami ingin yang terbaik. Kalau BUMD dikelola profesional, PAD naik, layanan publik bagus, dan masyarakat sejahtera. Simple, kan?” tegas Taofik.
Saatnya BUMD Bangkit, Tanpa Titipan Politik
Era titip-titipan harus ditinggalkan. BUMD bukan tempat kompromi politik, tapi ladang produktif untuk kesejahteraan masyarakat. Kritik dari GPMPB dan suara bijak dari Gubernur adalah sinyal keras untuk semua kepala daerah, khususnya di Garut.
“Generasi muda sudah buka suara, sekarang giliran pemerintah daerah untuk menunjukkan integritas dan keberpihakan pada kualitas, bukan koneksi.Kalau bukan sekarang, kapan lagi Garut bersih dari politik transaksional?,” tandas Taofik. (***)
