WartaSatu.co — Wacana pelantikan rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut kembali menguat di ruang publik.Isu tersebut mencuat di tengah sorotan masyarakat terhadap komitmen efisiensi anggaran yang selama ini kerap digaungkan,namun dinilai belum menyentuh akar persoalan birokrasi.
Efisiensi, menurut sejumlah pengamat dan elemen masyarakat,tidak cukup hanya dilakukan melalui penghematan administratif atau rotasi jabatan semata. Penataan struktur organisasi pemerintahan justru dinilai sebagai langkah mendasar yang selama ini belum disentuh secara serius.
Eldy Supriadi dari Ruang Rakyat Garut secara tegas mendorong pemerintah daerah agar berani melakukan perampingan dinas yang dianggap tidak efisien dan memiliki tumpang tindih kewenangan.Ia menilai jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Garut saat ini terlalu gemuk dan tidak sebanding dengan efektivitas kinerja.
Menurut saya, 34 instansi itu terlalu banyak. Anggaran akhirnya habis untuk belanja struktural, seperti jabatan dan operasional, bukan untuk pelayanan publik. Ini harus dikaji ulang secara serius, bukan sekadar wacana,” tegas Eldy.
Ia menilai, jika pemerintah benar-benar konsisten dengan semangat efisiensi, maka perampingan dinas harus menjadi kebijakan strategis,bukan sekadar pilihan tambahan. Penggabungan OPD yang memiliki fungsi serupa dinilai mampu memangkas pemborosan, sekaligus mempercepat pengambilan keputusan.
Eldy juga mendesak Bupati Garut untuk mengkaji kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebagai fondasi reformasi birokrasi. Menurutnya, SOTK yang tepat akan menciptakan struktur pemerintahan yang ramping,rasional,dan berorientasi pada hasil kerja,bukan sekadar memperbanyak jabatan.
Lebih jauh ia mengingatkan agar rotasi dan mutasi jabatan tidak dijadikan rutinitas seremonial atau sarat kepentingan tertentu. Penempatan pejabat, harus berbasis kompetensi rekam jejak dan kinerja,” bukan kedekatan maupun kompromi politik.
Dengan penataan struktur dan perampingan dinas yang dilakukan secara serius.Eldy meyakini efisiensi anggaran dapat benar-benar diwujudkan.Anggaran daerah pun dapat dialihkan secara lebih proporsional untuk program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog publik serta kajian terbuka sebelum mengambil keputusan terkait pelantikan rotasi.Transparansi dinilai penting agar setiap kebijakan tidak menimbulkan kecurigaan publik dan benar-benar mencerminkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta berpihak kepada rakyat
