Warta Satu – Dunia perburuhan Indonesia tengah memasuki babak baru yang lebih strategis dan penuh gebrakan. Konfederasi Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) secara resmi mengangkat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Dewan Penasehat.
Pengangkatan Jenderal bintang empat ini berlangsung dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KSPSI AGN 2025 di Istora Senayan Jakarta dan langsung memantik perhatian publik, mengingat KSPSI adalah salah satu konfederasi buruh terbesar dan berpengaruh di tanah air, Rabu (03/12/2025).
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, S.H., M.H. mengatakan dalam keterangan persnya, langkah ini dinilai sebagai momentum penting yang berpotensi mengubah arah perjuangan buruh Indonesia di tengah tantangan ketenagakerjaan yang terus berkembang, mulai dari digitalisasi industri, persaingan global, hingga berbagai isu krusial seperti perlindungan kerja, kesejahteraan, dan jaminan sosial.
Presiden KSPSI juga menegaskan bahwa penunjukan Kapolri bukan hanya simbol atau langkah politis. Menurutnya, posisi tersebut merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat peranan KSPSI dalam memperjuangkan hak-hak buruh di Indonesia.
“KSPSI adalah organisasi buruh terbesar di Indonesia. Dengan dukungan dan kehadiran Kapolri sebagai Ketua Penasehat, kami berharap perjuangan untuk kesejahteraan buruh bisa semakin kuat, terarah, dan terlindungi,” ujar Andi.
Ia menambahkan bahwa peran seorang Kapolri dalam struktur organisasi buruh mampu menghadirkan kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan yang lebih maksimal bagi para pekerja yang selama ini rentan menghadapi PHK, eksploitasi, hingga konflik industrial.
Di lain pihak, dalam pernyataan persnya, Kapolri menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan KSPSI. Ia menilai amanah sebagai Ketua Dewan Penasehat merupakan tugas besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Saya akan terus berjuang untuk kesejahteraan buruh Indonesia,” tegas Listyo Sigit.
Ia menyoroti bahwa ekosistem ketenagakerjaan Indonesia membutuhkan stabilitas, keadilan, dan sistem perlindungan yang lebih kuat. Polri, sebagai institusi penegak hukum, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara adil, damai, dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja.
“Kemitraan antara Polri dan KSPSI dapat menjadi model kolaborasi baru dalam penyelesaian konflik industrial yang lebih humanis, transparan, dan berlandaskan hukum,” ujar Kapolri.
Penunjukan Kapolri sebagai penasehat tertinggi KSPSI dinilai sebagai langkah strategis yang memperkuat hubungan tiga pilar penting: buruh, negara dan stabilitas keamanan. Kolaborasi ini dianggap mampu menghadirkan ruang dialog yang lebih konstruktif, cepat, dan responsif.
Dengan peran Kapolri di dalam struktur KSPSI, organisasi kini memiliki akses lebih luas dalam membuka komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat dan daerah dan mempercepat proses mediasi konflik ketenagakerjaan serta menghadirkan rasa aman bagi pekerja dalam menyuarakan hak-haknya.
Di tengah derasnya arus globalisasi dan otomatisasi yang berpotensi menekan posisi pekerja, kehadiran tokoh negara seperti Kapolri diyakini mampu memperkuat daya tawar buruh.
KSPSI selama ini dikenal sebagai organisasi buruh raksasa dengan pengaruh nasional. Organisasi ini menaungi berbagai sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, mulai dari industri manufaktur, energi, transportasi, pertanian, migas, hingga jasa dan sektor informal.
Presiden KSPSI menjelaskan bahwa agenda organisasi ke depan akan semakin fokus pada isu-isu krusial buruh, seperti:
• peningkatan upah layak dan kesejahteraan,
• perluasan jaminan sosial tenaga kerja,
• penguatan dialog tripartit (pemerintah–pengusaha–buruh),
• perlindungan dari praktik eksploitasi dan PHK massal,
• serta penguatan kapasitas buruh di era digital.
Dengan hadirnya Kapolri dalam struktur penasehat, KSPSI optimistis dapat bergerak lebih solid, modern, dan responsif terhadap tantangan zaman tanpa meninggalkan identitas perjuangan sebagai organisasi pekerja.
Pengangkatan Kapolri menjadi Ketua Dewan Penasehat KSPSI dinilai banyak pihak sebagai simbol sinergi baru antara negara dan pekerja. Di tengah kenaikan biaya hidup, ketidakpastian ekonomi global, hingga tantangan industri 4.0, langkah ini dianggap sebagai strategi penting untuk memperkuat posisi buruh Indonesia.
Publik menilai, kerja sama ini dapat membuka ruang negosiasi yang lebih luas dan menghadirkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif, adil, dan melindungi pekerja dari ancaman ketidakpastian.
“Dengan langkah besar ini, KSPSI resmi memasuki fase baru: lebih inklusif, lebih kolaboratif, dan lebih siap menghadapi dinamika zaman, demi memastikan buruh Indonesia tidak hanya terlindungi, tetapi juga sejahtera dan berdaya,” tandas Andi. (***)
