Kacaunya Data Kependudukan Hambat Pelayanan Kesehatan, Legislator DPRD Garut Pun Dibuat Geram

ADVETORIAL

WARTSATU.CO , GARUT – Persoalan data kependudukan rupanya masih jadi sampul semrawutnya pelayanan publik di Kabupaten Garut. Betapa tidak, data kependudukan yang kacau dan tumpang tindih tentu akan menghambat pada pelayanan publik lain, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perbankan, bahkan bisa jadi akan menghambat pada data penerima vikasinasi bila dikemudian hari akan segera dilaksanakan.

Hal ini disampaikan Tatang Sumirat anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut asal fraksi Gerindra, Rabu (27/01/2021).

“Data kependudukan di Kabupaten Garut masih banyak persoalan dan terlihat kacau, tentunya ini akan menghambat pada akses pelayanan publik yang berbasis dari data kependudukan,” kata Tatang Sumirat.

Salah satu contohnya, dilapangan didapati ada nama yang telah tercantum pada Kartu Keluarga (KK), namun saat akan membuat kartu kepesertaan BPJS tidak bisa. Karena, nama yang serta NIK yang tercantum dalam KK tidak sinkron, malah NIK tersebut diketahui telah terpasang oleh nama lain dari KK yang lain, jelas legislator DPRD Garut.

Keterangan : Data yang tidak sesuai antara KK dan NIK.

“Saya mendapatkan laporan dari konstituen yang ada di Pakenjeng, jika anak dari konstituen saya itu mau dibawa ke rumah sakit karena kondisinya perlu di rawat. Namun ketika mau mendaftarkan diri ke BPJS calon pasien tersebut tidak bisa diregistrasi, karena NIK nya telah terpakai orang lain,” ujar Tatang Sumirat.

Namanya Nurul Fauziah di KK sudah punya NIK, namun kenapa saat mau didaftarkan ke BPJS NIK atas nama Nurul Fauziah tersebut telah terpakai atas nama Raisa Putri Agustin, beber legislator Komisi IV.

Bahkan kekacauan data lainnya juga terjadi pada penduduk bernama Tetep Tatang, dimana nomor NIK yang bersangkutan telah terpakai oleh nama Mulyadi

Bukan hanya data yang kacau, namun Tatang Sumirat juga menyesalkan respon pelayanan publik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut. Lebih lagi, saat ia mencoba berkoordinasi dengan Doni Adam selaku Kabid Pengelolaan Informasi Kependudukan (PIA) Disdukcapil Kabupaten Garut.

Keterangan : data kependudukan yang berbeda antara NIK dan Nama.

“Saat ini kan masanya Work from home (WFH), saat saya berkoordinasi melalui jaringan komunikasi pesan terkait adanya tumpang tindih data kependudukan ini ke Doni Adam selaku Kabid di Disdukcapil Garut, sudah dua hari ini tidak ada respon sama sekali dari yang bersangkutan,” kesalnya.

“Urusan rakyat seharusnya menjadi perhatian utama, koordinasi melalui WA saat Work From Jome sangat wajar, sebaiknya direktorat bukan hanya dibaca, da lain koran kur dibaca wungkul (bukan koran yang cuma buat dibaca),” geram anggota DPRD Garut tersebut.

Padahal nama Nurul Fauziah ini bisa dibilang ada dalam kondisi kedaulatan karena membutuhkan segera ditangani di rawat di rumah sakit.

Namun, karena data di Disdukcapil kacau seperti ini membuat calon pasien tersebut tidak bisa segera di rawat karena belum bisa mendaftarkan diri di BPJS, pungkas Tatang Sumirat legislator asal dapil 3 Garut. (Ridwan)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.