WARTASATU.CO , GARUT – Seorang ASN Pemkab Garut yang bertugas sebagai staff di pengawas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berinisial DI, ditangkap dalam OTT tim saber pungli Jabar bersama tim saber pungli Polres Garut pada Rabu malam (25/11/2020).
Adanya informasi staff nya kena OTT dibenarkan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapenda Kabupaten Garut,Yusep Sulaeman.
“Benar, saya mengetahui adanya staff di Bapenda terjaring OTT saber pungli jabar dari media,” kata Yusep Sulaeman.
Namun, instansinya belum mendapatkan informasi secara resmi dari instansi berwenang perihal tertangkapnya pria berinisial DI yang bertugas di staff pengawasan Bapenda.
“Kita belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi sebagai instansi dari pihak berwenang. Untuk itu kita belum bisa mengambil langkah-langkah yang akan dilakukan Bapenda Garut. Namun, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati, Pak wakil Bupati dan Pak Sekda terkait informasi tersebut,” ungkap Yusep Sulaeman.
Perlu diketahui, lanjut Plt. Kepala Bapenda Garut didampingi Kabid Pengawasan Bapenda, oknum tersebut saat ini sedang menjalankan sanksi penurunan pangkat satu tingkat selama tiga tahun, sebagai hukuman perilaku ASN seperti tercantum dalam pasal 8 PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS.
“Sebetulnya, pada saat di OTT itu, DI sedang menjalani hukuman sanksi berat atas perilaku nya sesuai pasal 8 PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, setelah melalui serangkaian proses sidang disiplin,” jelas Yusep Sulaeman.
Sebagai instansi pemerintah, ia mengaku prihatin dengan adanya staff yang terjaring OTT saber pungli. Namun, masyarakat perlu mengetahui, jika oknum tersebut dalam kasus ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kedinasan.
Saksikan Juga :
Apa yang dilakukan DI, adalah perilakunya secara pribadi, dan dipertanggungjawabkan secara pribadi sesuai fakta integritas dan surat pernyataan yang telah ia tandatangani, beber Plt kepala Bapenda Garut.
Yusep Sulaeman berharap, agar masyarakat tetap menaruh kepercayaan kepada Bapenda, dan tidak mengaitkan kasus personal oknum dengan instansi pemerintahan.
“Saya sangat prihatin dengan adanya persoalan ini. Seandainya seorang perempuan, mungkin saat ini saya sudah nangis dengan adanya kasus ini yang menimpa staff di Bapenda.
Kepada masyarakat, saya berharap agar tetap mempercayai Bapenda sebagai instansi Pemkab Garut, dan tidak mengaitkan kasus pribadi dengan instansi pemerintahan, harap Yusep Sulaeman Plt Kepala Bapenda Garut. (Ra)